Diancam Mutasi, PNS Tak Perlu Khawatir

379
0

Jelang Pilkada, Netralitas ASN Diatur Kembali
JAKARTA – Setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik pilgub, pileg maupun pilpres netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu menjadi sorotan.
Karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengingatkan kembali netralitas ASN dalam pilkada serentak 2018.
Seruan Menteri Asman Abnur itu tertuang dalam surat yang dia keluarkan di pengujung 2017. ’’Isinya sudah jelas,’’ kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman di Jakarta Senin (8/1).
Dia berharap pejabat pembina kepegawaian (PPK) maupun individu ASN menjaga netralitas dalam pilkada tahun ini.
Herman menambahkan surat itu mengatur rambu-rambu pengawasan netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak. Di antaranya PPK maupun pejabat/pelaksana tugas kepala daerah harus menciptakan iklim
kerja yang kondusif di tengah event pilkada. Kemudian, harus memberikan kesempatan kepada PNS maupun ASN lainnya untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan netral.
Selain itu, pimpinan instansi diminta menjalankan pengawasan kepada seluruh PNS-nya terkait potensi terlibat kegiatan politik langsung. Baik itu sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye. Jika ditemukan pelanggaran, kepala instansi berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi atau panitia pengawas pemilu kabupaten/kota.
Surat seruan menjaga netralitas untuk para ASN itu juga ber laku dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 serta Pemilihan Pre siden dan Wakil Presiden 2019. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 42/2014 tentang Pem binaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS sudah diatur larangan- larangan keterlibatan mereka di dalam politik praktis.
Selain itu, di dalam PP 53/2010 tentang Disiplin PNS diterangkan adanya sanksi sedang hingga berat bagi PNS yang terlibat aktif dalam politik praktis.
Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo mengatakan sudah melakukan antisipasi terkait netralitas ASN dalam pilkada serentak 2018. Bahkan, pada 2017 mereka sudah melakukan sosialisasi ke daerah. ’’Misalnya, di Jawa Timur dan daerah daerah lainnya,’’ katanya.
Mengenai ancaman mutasi bagi PNS yang tidak mau memilih petahana atau calon tertentu, Waluyo meminta mereka tidak khawatir. Sebab, ASN bisa mengadukan ke KASN ketika menerima sanksi atau mutasi tanpa ada dasar yang jelas.
Sementara itu, pemerintah mulai menyiapkan para pejabat untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya atau cuti karena maju pilkada. Pemerintah menjamin para pengganti sementara itu bebas dari kepentingan politik.
Dirjen Otonomi Daerah Ke­menterian Dalam Negeri (Kemen­dagri) Soni Sumarsono menga­takan ada dua tipe suk­sesor yang disiapkan. Yakni, penjabat (Pj) dan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah. Pj akan menggantikan kepala dae­rah yang habis masa jabatannya. Sedangkan status Pjs untuk mengganti kepala daerah yang cuti kampanye. Pjs merupakan istilah baru dari pelaksana tugas (Plt). ”Kami akan klirkan, berapa orang yang dibutuhkan untuk Pj dan Pjs,” ujarnya di sela-sela rapat teknis pilkada di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (8/1). (wan/c7/c10/oni/jpg)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.