Dianggap Berlebihan, Penerima Bansos di Kota Banjar Harus Bikin Surat Pernyataan

151
0
Tri Pamuji Rudianto Wakil Ketua sementara DPRD Kota Banjar Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamuji Rudianto menganggap surat pernyataan diatas materai yang harus setujui dan ditandatangai penerima bantuan sosial (bansos) di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja terlalu berlebihan. Menurut dia, hal tersebut bisa membuat kekhawatiran penerima bantuan itu sendiri.

“Menjadi kurang pas apabila dilihat dari sisi etis atau tata sosial di masyarakat jika klausalnya seketat itu. Dengan nominal bantuan yang hanya dalam kisaran Rp 200.000 sampai dengan Rp 500.000 masyarakat (penerima bantuan) harus menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak seperti itu. Tentu akan menjadi sebuah hal yang kurang selaras dengan tujuan diadakannya bantuan sosial tersebut. Saya berharap pemerintah desa lebih bijak didalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat apalagi masyarakat kurang mampu,” ungkap Tri Pamuji, Senin (6/7).

Baca juga : Penerima Bansos Kota Banjar Harus Bikin Surat Pernyataan

Ia menjelaskan surat pernyataan bermaterai harus dilampirkan oleh penerima bantuan sebagai syarat menerima bantuan harus dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi kewenangan pemerintah desa yang memiliki otonomi sendiri.

“Pertama dilihat dari sisi kewenangan pemerintah desa, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan beberapa perubahannya, pemerintah desa mempunyai otonomi didalam mengurus pemerintahanya sepanjang tidak bertentangan dengan tata aturan perundangan diatasnya. Ini berarti secara yuridis merupakan kewenangan pemerintah desa untuk mengatur demi tertibnya dan tepat sasaran calon penerima manfaat program bansos tersebut. Dengan syarat mekanisme penetapan peraturan itu merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa antara kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat di desa,” ujarnya.

Di sisi lain, katanya, bukan hanya melihat dari sudut pandang tata aturan dan kewenangan saja. Tapi hendaknya dari sisi etis, tata nilai sosial dan rasa keadilan di masyarakat.

“Karena sebetulnya pemerintah desa memahami dan tahu betul masyarakat mana di setiap RT yang mampu dan mana yang kurang mampu. Adapun masyarakat yang kategori mampu tapi meminta bansos tersebut, tentu bisa dijelaskan dengan baik-baik, bukan lantas menjadi solusi pemerintah desa membuat kebijakan yang kurang bijak, dengan membuat surat pernyataan seperti itu,” ungkapnya.

Baca juga : Posko Covid-19 Kota Banjar Geser ke Lokasi Keramaian

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Banjar Cecep Dani Sufyan menilai Pemerintah Desa Mekaharja terlalu berhati-hati dalam penggunaan anggaran desa (ADD). Namun kebijakan itu dia nilai juga terlalu memberatkan terhadap penerima bantuan sosialnya.

“Terlalu berhati-hati ya jadi memberatkan, karena sebenarnya dipastikan bantuan dari dana desa yaitu warga yang tidak mendapat bantuan dari manapun diatasnya,” ujarnya.

Jika ternyata kemudian hari warga mendapat bantuan, misalnya BLT Kemensos, kata dia, maka warga dipersilakan memilih.

“Seperti kasus tahap kemarin, ada yang mendapat JPS kota tapi kemudian dari Kemensos dapat juga, akhirnya mereka memilih dari Kemensos dan yang dari kota otomatis dikembalikan,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Mekarharja Aep mengatakan kebijakan tersebut hasil kesepakatan dengan Badan Pemberdayaan Desa (BPD).

“Ya harus ada surat pernyataan dari calon penerima bansos, supaya tepat sasaran. Karena anggaran yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan,” kata Aep melalui sambungan telepon. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.