Dituding Pengusul RUU HIP, PPP Kota Tasik Bersikap

130
0
Istimewa RAKOR. Pengurus Harian dan Majelis DPC PPP Kota Tasikmalaya menggelar rapat pembahasan RUU HIP, di sekretariat Jalan Cilembang Jumat (10/7).

MANGKUBUMI – Sejumlah pengurus DPC PPP Kota Tasikmalaya menghadiri rapat koordinasi pengurus harian dengan Majelis Syariat, Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan di sekretariat parpol berlambang kabah tersebut, Jalan Cilembang, Jumat (10/7).

Mereka bersilaturahmi sekaligus membahas isu nasional yang tengah menghangat yakni Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Baca juga : Seniman Tasik Tetap Produktif di Tengah Pandemi Corona

Dengan menghadirkan langsung Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP yang merupakan Tenaga Ahli Badan Legsilasi DPR RI, Abdullah Masur M Ag.

“Rakor ini selain bersilaturahmi lebaran yang tertunda karena PSBB, juga membahas polemik RUU HIP. Sebab, di akar rumput umat mempertanyakan sikap kita atas isu tersebut,” ujar Plt Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya Zenzen Jainudin S Ag didampingi Wakil Ketua Majelis Pakar Yanuar M Rifqi melalui keterangan tertulis kepada Radar, kemarin.

Zenzen menjelaskan pihaknya sengaja menghadirkan langsung Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, supaya mendapatkan informasi jelas.

Loading...

Apalagi, di lapangan PPP merasa dirugikan isu-isu tak sedap yang menerpa. “Kita dituding menjadi pengusul RUU HIP yang diisukan menjadi ruang bangkitnya komunisme,” kata Zenzen.

“Tidak benar sama sekali. Mana mungkin kami partai yang berasaskan Islam berselingkuh dengan ide komunisme? Selain itu RUU HIP ini pun sebenarnya tidaklah bertujuan memberikan ruang bagi bangkitnya komunisme,” sambung Ketua PBSI Kota Tasikmalaya itu.

Menurutnya, terbukti hampir seluruh partai politik turut merestui RUU itu sebagai inisiatif DPR, meski dengan beberapa catatan.

Diantaranya usul memasukan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dalam konsideran, juga usul penghapusan pasal 7 tentang trisila dan ekasila.

Melihat, begitu tajamnya polarisasi di masyarakat terkait isu RUU HIP tersebut.

“Kami berharap pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan pembahasan lebih lanjut. Mengingat masih banyak persoalan bangsa yang lebih urjen untuk diselesaikan bersama,” kata dia memaparkan.

Ketua Majelis Syari’ah DPC PPP Kota Tasikmalaya, KH Udin Sa’dudin menambahkan PPP dengan komunisme (PKI) akan selalu berhadapan, tidak mungkin menjadi kawan sejalan.

Sebab, kata Udin, PPP lahir atas perjuangan para ulama, bahkan lambangnya pun hasil shalat istikharah para ulama di sebelah utara Kabah.

“Jadi mana mungkin partai yang dibidani para ulama menjadi pengusul RUU yang diisukan menjadi ruang bagi bangkitnya komunisme. Tolong jelaskan ini pada umat di bawah oleh semua kader PPP,” ujarnya mantan anggota DPRD di era orde baru tersebut.

Pada kesempatan itu, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, Abdullah Mansur M Ag membenarkan bahwa PPP bukan pengusul rancangan RUU HIP.

“Saya saksinya bahwa bukan PPP yang merupakan pengusul. PPP dan semua parpol ikut membahas, karena begitulah tugas pokok dan fungsi kekuatan politik sebuah partai berjalan di parlemen,” kata dia menceritakan.

Menurutnya, PPP melalui wakilnya di Panitia Kerja RUU HIP meminta untuk memasukkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pelarangan Ajaran Komunisne, Leninisme dan Marxisme di Indonesia. Dimasukkan dalam konsideran mengingat RUU HIP tersebut.

“Selain itu juga minta dihapuskan pasal 7 tentang trisila dan ekasila,” ucap Mansur.

Baca juga : 6 Perawat Diduga Positif Covid-19, RSUD Kota Tasik Tetap Beroperasi

Bahkan, lanjut dia, saat ini PPP juga sedang berusaha mengawal RUU Pelarangan Minuman Beralkohol bisa lolos menjadi Undang-Undang.

“Meski berat, kita akan berjuang sekuat tenaga meyakinkan kekuatan politik lainnya di DPR untuk menggolkan RUU larangan minuman berlakohol ini. Hal tersebut selaras dengan salah satu dari 6 prinsip perjuangan partai, yakni Amar Ma’ruf Nahi ‘anil munkar, “ katanya membeberkan. (rls/igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.