Diduga Ada Kelebihan Rasio Pegawai PDAM Tirta Sukapura Tasik, Ini Kata Plt Dirut..

228
0
Dadi Abidarda

SINGAPARNA – Aktivis 96, Dadi Abidarda mempertanyakan transparansi kepegawaian di Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya. Dia mensinyalir adanya kelebihan pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah pelanggan.

Kata Dadi, dirinya mengkaji Peraturan Direksi PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya tentang Pengadaan dan Penerimaan Pegawai PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.

Baca juga : Napi Teroris JAD ISIS Bacakan Ikrar di Lapas Tasik

Bahkan hadirnya peraturan direksi ini untuk menindaklanjuti Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.

Lanjut dia, dalam peraturan direksi tersebut pada Pasal 2 poin pertama bahwa direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai. Poin kedua status kepegawaian diklasifikasikan sebagai tenaga kontrak, calon pegawai dan pegawai.

Kemudian, kata dia, langsung ke poin keempat yang menjelaskan tentang rasio pegawai PDAM ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan. Pada Huruf A jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 paling banyak jumlah pegawainya 150 orang.

Loading...

Kemudian pada Huruf B untuk jumlah pelanggan 30.001 sampai 50.000 paling banyak jumlah pegawainya 250 orang. Pada Huruf C jumlah pelanggan dari 50.000-100.000 paling banyak jumlah pegawainya 450 orang.

“Sementara saya mendapatkan informasi bahwa jumlah pegawai di PDAM Tirta Sukapura untuk saat ini mencapai 272, baik yang sudah pegawai, calon pegawai dan kontrak. Sementara saya juga mendapatkan informasi bahwa pelanggannya masih di bawah 50.000. Artinya ada kelebihan rasio pegawai jika mengacu kepada peraturan direksi,” katanya kepada Radar, Selasa (28/7).

Maka dari itu, kata dia, dirinya meminta PDAM terbuka secara rinci seperti apa kondisi kepegawaian saat ini. Karena, kalau benar kenyataannya ada kelebihan pegawai dalam rasio yang dituangkan pada peraturan direksi ini, berarti ada aturan yang dilanggar dan harus dipertanggung jawabkan.

“Karena aturan ini sudah jelas mengatur jumlah pegawai dan disesuaikan dengan pelanggan. Sehingga tidak menjadi beban perusahaan dalam memberikan gaji, terus kalau kondisinya lebih seperti apa pertanggung jawabannya,” katanya, menjelaskan.

Terpisah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya menegaskan tidak ada kelebihan pegawai.

“Tidak benar (ada kelebihan pegawai, Red). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat (Jabar) sudah sesuai,” ujar Plt Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya Ir Ika Dahlika MP melalui pesan singkat WhatsApp, kemarin.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Hidayat Muslim menambahkan, secara menyeluruh pihaknya meminta PDAM meningkatkan pelayanan sehingga bisa berdampak terhadap PAD.

Termasuk harus mampu mengoptimalkan kinerja pegawai yang sudah ada saat ini.

“BUMD ini harus menjadi perusahaan daerah yang menunjang pemerintah daerah, di satu sisi harus bisa menunjang sesuai kebijakan yang dialirkan pemerintah daerah, ada feedback sesuai dengan keinginan bersama antara pemilik dan pelaksana di lapangan,” kata dia.

Maka dampaknya, ungkap dia, akan berkorelasi terhadap kebutuhan pegawai. Jika overload dan banyak karyawan itu berpengaruh terhadap operasional perusahaan.

“Maka efektifitas dan efisiensi pegawai harus betul-betul dilaksanakan. Karena umumnya permasalahan di BUMD dan khususnya PDAM harus menjadi pemikiran bersama,” ungkap dia.

Kemudian, kata dia, untuk urusan karyawan atau pegawai di PDAM, Komisi II sudah menekankan jangan sampai muncul istilah besar pasak dari pada tiang. Jika selama ini cukup dirasa efisien, maka kinerja karyawan harus betul-betul diefisienkan juga.

“Artinya ketika melihat sisi kebutuhan tenaga kerja di PDAM selama dirasa cukup dan seimbang, berjalan efisien dan sesuai tufoksinya, kita juga tidak terlalu mempermasalahkan,” jelas dia.

Akan tetapi, tambah dia, jika terjadi istilahnya overload, Komisi II akan koreksi dan memberikan masukan.

Baca juga : Pria 30 Tahun di Kadipaten Tasik Tewas Gantung Diri di Pohon Haru

“Jadi selama masih bisa ditangani dengan kapasitas, kapabilitas dan SDM yang ada buat apa ditambah-tambah lagi pegawainya,” tegas dia.

“Di satu sisi kami tidak melarang ada penambahan pegawai selama itu kebutuhan yang urgen dan bisa melayani maksimal terhadap masyarakat. Kita selalu menyampaikan ke semua BUMD, termasuk PDAM agar problem di BUMD harus dipecahkan bersama,” papar dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.