Dikelola Pemkot, PAD Lebih Besar

47

BANJAR – Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Supratman siap mengelola parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar. Ia berharap peraturan daerah (Perda) Parkir yang kini masih dalam proses pembentukan segera rampung.

Menurut dia, perda bisa menjadi dasar hukum yang kuat untuk menangani parkir RSUD yang notabene merupakan jenis parkir khusus.

“Jika dilimpahkan dari pihak rumah sakit, ya kita siap aja, tidak ada masalah untuk pengelolaannya,” kata Supratman Rabu (13/3).

Bahkan, kata dia, jika dikelola oleh pemerintah kota, potensi pendapatan parkir bisa meningkat dan bisa memberikan PAD besar dibanding saat ini.

“Ya mudah-mudahan saja segera terbit perda-nya, nanti bisa menjadi dasar hukum yang jelas. Kalau saat ini yang ada kan baru perda retribusinya. Untuk parkir khusus juga masih di bawah RSUD,” katanya.

Wakil Direktur RSUD Kota Banjar Redi tidak keberatan pengelolaan parkir diambil alih Dinas Perhubungan, dengan catatan atas kebijakan kepala daerah. Pihaknya tak merasa kehilangan dengan besaran uang pendapatan parkir.

Artinya, ketika pengelolaan parkir RSUD diserahkan ke Dishub, maka pendapatan parkir akan menjadi PAD asli Kota Banjar dan masuk ke kas daerah.

“Perbedaannya ketika dikelola oleh pihak ketiga, nilai kontrak kerja sama sebesar Rp 67 per tahun itu masuk ke kas rumah sakit. Sementara yang diterima oleh Kota Banjar hanya pajak dari pendapatan parkir yang disetorkan pihak ketiga atau perusahaan pengelola parkir,” ucap Redi di ruang kerjanya.

Sementara terkait permasalahan besaran gaji, itu merupakan kewajiban pihak ketiga, bukan rumah sakit. Rumah sakit sudah menyerahkan pengelolaan dan penanganan parkir, termasuk rekrutmen juru parkir kepada pihak ketiga melalui kontrak kerja sama.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) Kota Banjar Teteng Kusjiadi BA, SH menyarankan parkir RSUD Kota Banjar dikelola Dinas Perhubungan.

Pasalnya, potensi retribusi dari parkir itu besar. Sementara dengan sistem pihak ketiga saat, pemerintah daerah hanya mendapat setoran pajak sekian persen saja dari pendapatan parkir RSUD.

“Kelola saja oleh Dishub, supaya rapi administrasi dan bisa menambah PAD Kota Banjar,” katanya.

Tokoh Pemuda Kota Banjar Irwan Gunawan menyarankan pengelolaan parkir dikembalikan ke masyarakat lingkungan sekitar dengan memberdayakan karang taruna.

“Perusahaan itu sebelum kerja pasti sudah menghitung keluar masuknya kendaraan dan juga menghitung pekerja berapa orang yang kerja, berarti sudah jelas bahwa perusahaan itu akan dapat keuntungan berapa dari sisa pengeluaran itu,” katanya.

Ia meminta wali kota dan DPRD secepatnya turun tangan supaya masalah ini cepat selesai. “Kalau bisa pemerintah memfasilitasi lingkungan dengan kredit pinjaman untuk membeli alat parkir tersebut supaya lingkungan bisa berkembang dan tercapai apa yang diinginkan. Pemerintah berdayakan karang taruna,” ujarnya. (cep)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.