Dilema Pajak Pada Kartu Kredit Pemerintah

3052
0
Oleh: CHITRA HARI SAPTAGRAHA
Loading...

Di Indonesia kartu kredit masuk pertama kali sekitar tahun 1980-an. Dulu kartu kredit pertama diterbitkan bank Duta. Ini ditujukan khusus bagi nasabahnya sendiri dan tidak bebas bagi kalangan umum.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemakaian meluas di sektor pribadi. Selain itu beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris Korea Selatan, Australia dan Brunei Darussalam ternyata sudah melakukan pelaksanaan belanja operasional pemerintah kategori perjalanan dan belanja nominal kecil menggunakan kartu kredit.

Pemerintah Indonesia sendiri baru memulai sekitar tahun 2017 dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 17/PB/2017 yang diamanatkan untuk melakukan uji coba penggunaan kartu kredit dalam rangka pembayaran uang persediaan.

Uji coba dilakukan pada unit-unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan serta beberapa unit satuan kerja Kementerian Lembaga.

Dalam tataran uji coba ini selama lebih kurang 1,5 tahun, didapat beberapa kesimpulan yang cukup menjanjikan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah ini layak dan feasible untuk diterapkan secara luas pada seluruh unit kerja kementerian atau lembaga pemerintah pusat.

Loading...

Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah.

Secara legal, dalam peraturan Menteri Keuangan ini pelaksanaan pemakaian kartu kredit pemerintah resminya akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2019, meskipun kenyataannya unit-unit yang telah melakukan uji coba sudah secara kontinu dan berkesinambungan telah menggunakan kartu kredit dalam transaksi operasionalnya.

Disisi lain, setiap transaksi keuangan dan operasional pemerintah tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pemungutan, pembayaran dan penyetoran pajak

Dalam transaksi belanja pemerintah, pengenaan pajak biasanya diterapkan pada untuk pajak langsung (pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung. Yang perlu dicermati dalam hal ini adalah proses pemungutan dan penyetoran pajak.

Berdasarkan pengalaman, transaksi belanja pengadaan barang dan jasa dengan vendor/supplier/toko yang bisa menerima kartu kredit pemerintah tidak semuanya merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bisa menerbitkan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena itu, unit kerja pemerintah biasanya akan memilih vendor yang merupakan PKP sehingga bisa menerbitkan faktur PPN.

Mengapa faktur PPN begitu penting, karena ini merupakan ketentuan dari peraturan perpajakan yang apabila tidak dilaksanakan berakibat unit kerja pemerintah dimaksud akan bisa dikenakan sanksi oleh Aparat Pemeriksa Fungsional (contohnya inspektorat).

Kembali ke vendor yang merupakan PKP, biasanya penerbitan faktur PPN dilakukan terpusat di pusat pembukuan vendor. Seperti gerai Informa, Ace Hardware dan sejenisnya. Disinilah sebenarnya permasalahan dimulai.

Adanya pemusatan penerbitan faktur PPN ini mengakibatkan pemungutan pajak untuk setiap transaksi belanja dengan kartu kredit pemerintah menjadi lebih sulit. Karena pemungutan PPN dan juga sekali pemungutan Pajak Penghasilannya (PPh) tidak dapat dilakukan saat transaksi dilakukan tetapi harus menunggu terlebih dahulu konsolidasi pembukuan pajak dari pusat vendor dimaksud.

Sedangkan di pihak lain, pencatatan pembukuan kartu kredit pemerintah di unit kerja pemerintah mengharuskan pembayaran antara jumlah harga barang/jasa dan pajak yang dipungut sudah dipisahkan. Banyak unit kerja pemerintah yang sudah ujicoba penggunaan kartu kredit pemerintah menjadi tidak jadi meng­gunakan kartu kredit pe­merintah untuk transaksi besar di vendor karena ha itu.

Filosofinya, kartu kredit pemerintah diterbitkan untuk mempermudah belanja operasional pemerintah, tapi faktanya, kendala pembayaran pajak ini menyebabkan frekuensi penggunaan kartu kredit pemerintah menjadi tidak signifikan. Solusi yang coba ditawarkan oleh penulis mungkin dilihat dari cara pandang sebagai pengelola unit kerja pemerintah, jadi apabila akan diterapkan haruslah melalui kajian yang mendalam dari seluruh stakeholder yang terkait.

Solusi paling mudah adalah mengintegrasikan harga barang atau jasa di vendor be­sar apabila terdapat transaksi de­ngan instansi pemerintah. Vendor langsung memisahkan pajak-pajak yang harus dipungut. Ini cara per­tama, lebih sulit diterapkan karena meliputi seluruh obyek pajak yang harus dilakukan perubahan mindset.

Cara kedua dengan pengaturan bahwa belanja pemerintah seharusnya tidak dikenakan pajak. Sebab seolah-olah APBN dianggarkan untuk membayar dirinya sendiri apabila ada pemungutan pajak dalam transaksi belanja pemerintah. Tentunya hal ini meliputi perubahan mendasar dalam perundang-undangan terutama Undang-Undang Perpajakan.

Kedua solusi tersebut memang agak berat untuk dilaksanakan, namun berkaitan dengan keinginan pemerintah mengintensifkan penggunaan kartu kredit pemerintah dalam rangka mempermudah pembiayaan operasional. Mungkin kedua solusi tersebut layak untuk dipertimbangkan. (*)

Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.