Dilema Suara Nahdliyin

218
0

MEMASUKI tahun politik, dinamika politik lokal, khususnya Jawa Timur, sungguh menarik perhatian publik. Sebab, terdapat dua kader terbaik NU yang resmi maju dalam pilkada Juni 2018. Keduanya adalah Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa yang masing-masing masih aktif menjadi wakil gubernur dan menteri sosial. Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengusung pasangan Saifullah-Abdullah Azwar Anas, kini giliran Partai Demokrat (PD) yang resmi mengusung pasangan Khofifah-Emil Dardak.
Secara politis, pemilihan cawagub Emil Dardak yang notabene kader PDIP dan masih menjadi bupati Trenggalek diakui tidak hanya untuk menambah daya gedor politik di kawasan Mataraman, tetapi diyakini lebih merupakan representasi generasi milenial layaknya Azwar Anas. Sungguh menarik untuk kita lihat hasil drama politik milenial calon pemimpin zaman now.
Sebagai provinsi yang merupakan basis terbesar jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU), Jawa Timur tentu sangat layak memiliki gubernur daerah yang berangkat dari kader-kader terbaiknya. Sebab, dalam realitas politik NU, terutama pasca Muktamar Situbondo 1984, ditegaskan bahwa garis politik NU adalah ”politik kebangsaan”, bukan ”politik kekuasaan”.
Dengan demikian, NU secara kelembagaan memberikan peluang kepada kader-kader terbaiknya untuk bisa berkiprah secara bebas dalam preferensi politik masing-masing. Itu merupakan konsekuensi logis mazhab politik NU itu sendiri. Makna politik kekuasaan bagi warga NU diterjemahkan sebagai wasilah/sarana, bukan ghoyah/tujuan. Dengan kata lain, politik kekuasaan sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita para founding fathers untuk memakmurkan rakyat di Nusantara.
Sebagai incumbent, Saifullah tentu sangat paham dan bisa mengalkulasi secara matang untuk kemudian maju sebagai calon untuk Jawa Timur-1. Hal itu bukan tanpa alasan. Saifullah mempunyai investasi politik yang besar di tingkat grass root masyarakat Jawa Timur. Jabatan wakil gubernur dua periode memungkinkan modal sosial (social capital) tersebut bisa terakumulasi.
Sementara itu, di kubu yang lain, Khofifah bukanlah orang kemarin sore terjun di dunia politik. Beliau menjabat menteri pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan sekarang menjadi menteri sosial pada era Presiden Jokowi. Khofifah juga masih aktif sebagai ketua umum PP Muslimat NU yang mesin politiknya jauh lebih solid. Namun, peluang keduanya tetap tebuka lebar sepanjang tidak memunculkan calon baru (kuda hitam) yang justru akan membuat dinamika dan konstelasi politik semakin panas.
Dalam realitas politik warga nahdliyin, pilihan politik sangat dipengaruhi sikap dan preferensi politik para kiai yang menjadi panutan mereka. Meski juga tidak semua pilihan warga nahdliyin terafiliasi oleh preferensi politik kiai. Namun, dalam catatan sejarahnya, perbedaan pilihan politik para kiai telah membuat pilihan yang sulit bagi warga NU itu sendiri.
Pilkada Jawa Timur 2008 (Soekarwo-Saifullah vs Khofifah-Mudjiono), Pilkada 2013 (Soekarwo-Saifullah vs Khofifah-Herman S.), dan pilkada 2018 menjadi contoh terbaik untuk menjelaskan bagaimana pilihan politik warga nahdliyin sangat sulit atau dilematis. Dalam konteks ini, apakah pilihan politik akan dijatuhkan pada Saifullah-Anas atau Khofifah-Emil? Semua akan terlihat pada 27 Juni 2018.
Saifullah-Anas yang diusung PKB mengklaim sebagai pasangan hasil usulan para kiai. Sementara itu, kubu Khofifah-Emil juga mengklaim telah diusulkan para kiai. Memang, di kubu Khofifah, para kiai terlembagakan dalam tim 9 (sembilan) yang dikomandani KH Salahuddin Wahid alias Gus Sholah, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Bahkan mempunyai tugas pokok untuk memilih siapa calon wakil gubernur yang akan mendampingi.
Saya yakin warga nahdliyin sudah lebih dewasa dan rasional dalam berpolitik. Mereka tidak lagi terjebak pada politik ”post-truth” atau terjebak pada ”politisasi agama”. Fenomena politik ”post-truth” membuat masyarakat (voters) tidak lagi membenarkan fakta-fakta kebenaran dan menanggalkan sikap kritis terhadap calon pemimpin tertentu.
Diakui atau tidak, virus politik ”post-truth” yang berkembang di beberapa negara pada 2016 telah memengaruhi iklim politik di Indonesia. Pilkada DKI Jakarta baru-baru ini menjadi kampiun untuk menjelaskan bagaimana virus ”post-truth” beroperasi. Hasilnya, meski kepuasan publik atas kinerja incumbent cukup tinggi, faktanya berdasar hasil pemilu, incumbent kalah.
Penulis berharap kehadiran kader-kader terbaik NU, khususnya dalam pemilihan gubernur Jawa Timur, tidak menjadi virus baru yang akan mengoyak ukhwah nahdliyah dan ukhwah wathoniyah yang telah dibangun selama ini. Semoga perbedaan itu membuat warga nahdliyin bersikap semakin dewasa dan rasional. Bahwa perbedaan adalah rahmat dan harus dikelola dengan penuh perdamaian serta persaudaraan. (*)

*) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik UGM, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Islam Malang

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.