Diminta Serius Sikapi Dana Sharing

51
AUDIENSI. Transparency Institute Tasikmalaya beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya terkait dana sharing pendidikan, Rabu (15/8).

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

INDIHIANG – Transparency Institute (TI) Tasikmalaya meminta DPRD Kota Tasikmalaya menyikapi serius persoalan dana sharing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan.

Koordinator TI Tasikmalaya Jamaludin menjelaskan sesuai amanat peraturan presiden (perpres) yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak-juknis) DAK fisik bidang pendidikan, pemkot wajib mengalokasikan dana sharing sebanyak lima persen dari jumlah DAK fisik yang diterima. “Kita minta ini disikapi serius.

Sebab, apabila APBD tidak mengalokasikan dana, otomatis biaya penunjang untuk merealisasikan DAK fisik itu menguras anggaran lain bahkan DAK itu sendiri,” ujarnya saat menggelar audiensi di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Rabu (15/8).

Menurutnya, dana penunjang program yang dibiayai DAK fisik, seperti desain perencanaan, konsultasi, pengawasan dan lain sebagainya harus dibiayai APBD. Apabila anggarannya mengambil dari DAK, jelas menyalahi prosedur dan terjadi penyimpangan. “Kami harap apabila diperlukan, DPRD membentuk pansus untuk mendalami persoalan ini,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dr H Wahyu Sumawidjaja menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut dan merapatkan di internal fraksi terkait langkah apa yang harus diambil. “Di samping audiensi ini tidak dihadiri Dinas Pendidikan (Disdik), karena ada surat bahwa mereka harus menghadiri kegiatan lain. Kita juga perlu mendengarkan dari mitra kerja,” jelasnya.

Politisi Demokrat itu menjelaskan meski hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada temuan signifikan dalam anggaran Dinas Pendidikan tidak menutup kemungkinan persoalan itu tidak teraudit dengan rinci. Mengingat hal ini merupakan ranah teknis. “Kami berterimakasih teman-teman TI member informasi ini. Nanti tindak lanjutnya seperti apa dibahas dulu di internal,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H Rachmat Soegandar akan mendorong penjadwalan ulang audiensi itu. Supaya semua pihak, terutama Disdik dapat hadir dan memberi klarifikasi terkait temuan yang disampaikan TI. “Kami menyayangkan mitra kami tidak hadir. Ini perlu dijadwalkan kembali supaya ada klarifikasi jelas dari persoalan ini,” pungkas dia. (igi)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.