Dimintai Ongkos Ketika Penjemputan

3

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasik­malaya Ato Rinanto SIp, me­nyayangkan adanya per­mintaan ongkos bagi keluarga korban gempa Palu asal Tasikmalaya. Hal itu, terjadi ketika keluarga korban hendak melakukan penjemputan ke Bandara Halim Perdana Kusuma.

“Kita tahu ini (dimintai ongkos, Red), saat menyam­bangi keluarga korban gempa Palu untuk melakukan trauma healing,” ujarnya kepada Radar, Selasa (9/10).

Menurut Ato, para korban gempa asal Tasikmalaya dimintai ongkos sebesar Rp 2 juta oleh sopir bus Pemda Tasikmalaya. Dengan alasan sebagai biaya sewa dan bahan bakar.

“Tadinya mau pakai mobil desa, tapi karena jumlahnya banyak jadi minta tolong kepada Pemda untruk menggunakan bus,” tuturnya.

Karena tidak memiliki pilihan lain, kata Ato, keluarga akhirnya menyepakati ongkos tersebut. Beruntung ada penggalangan dana bantuan u korban gempa Palu yang dilakukan siswa SMP Al-Mansuriyah Kecamatan Sukamenak. Sehingga ongkos mobil Pemda dibayar dari dana tersebut. “Tambahan kekurangannya ada dari kepala desa,” ujarnya.

Pihaknya menyesalkan kondisi tersebut, Pemda yang seharusnya membantu tanpa bayaran malah mematok ongkos. ”Saya minta pihak berwenang menelusuri permasalahan ini, dan mengembalikan uang yang telah diberikan kepada keluarga,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Suherman Gaos SP mengaku meminjamkan mobil bus bagi penjemputan korban Palu asal Kabupaten Tasikmalaya. “Kita pinjamkan bus, karena ada permintaan dari pihak kecamatan,” tuturnya.

Terkait permintaan ongkos kepada keluarga korban gempa, Suherman menegaskan tidak mengetahuinya. ”Kita tidak tahu urusan itu (permintaan ongkos,Red). Kita hanya meminjamkan bus saja secara gratis,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd menjelaskan adanya permintaan ongkos kepada keluarga korban gempa bukan merupakan pungutan. Hanya ketika peminjaman bus, kebetulan pegawai di bagian umum yang memegang biaya operasional kendaraan sedang tidak masuk kerja. ”Jadi untuk operasional bus tersebut, meminta untuk ditalangi terlebih dahulu. Yang nantinya diganti oleh pemerintah,” pungkasnya. (rga/ujg)

loading...