Dinas-Badan Dituntut Harus Terus Bergerak

104
0
Hernawan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis & Drs H M Soekiman Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis

CIAMIS – Dinas dan badan di bawah Pemkab Ciamis yang memiliki tugas dan fungsi pokok menarik retribusi dan pajak harus berusaha maksimal. Rencana Dinas Perhubungan merealisasikan gagasan Bupati tentang penarikan retribusi parkir tahunan, harus menjadi pemicu lembaga lain melakukan terobosan.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis Hernawan mengatakan peningkatan PAD bisa dilakukan sektor-sektor yang bisa menarik retribusi dan pajak. Termasuk badan usaha milik daerah (BUMD).

“Intinya bisa terus menaikan dari berbagai sektor PAD yang ada di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, Red) di Kabupaten Ciamis, demi tercapainya pembangunan di masyarakat,” ujarnya kepada Radar, Kamis (29/8).

Sekretaris Himpunan Mahasiswa (HMI) Cabang Ciamis Jejen Zainal Muttaqin mendukung gagasan Bupati Ciamis Dr Herdiat Sunarya MM menaikan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor. Asalkan, kata dia, dilakukan kajian dan pertimbangan.

“Jadi ya sah-sah saja guna menaikan PAD, mau dari parkir atau sebagainya. Tentu semua SKPD juga harus sama-sama mendongkrak (PAD, Red) dari berbagai sektor harus digali dan ditingkatkan potensinya bersama sama dengan upaya gotong royong,” ujarnya.

Kabupaten Ciamis, kata Jejen, memiliki banyak potensi untuk meningkatkan PAD. Mulai sektor wisata, pertanian dan kebudayaan ataupun lainnya. Tinggal bagaimana pemerintah mengelola itu semua. “Ya mudah-mudahan saja semua potensinya dapat dikelola dan ditingkatkan dengan baik,” ujarnya.

Dalam wawancara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Drs H M Soekiman menjelaskan pihaknya mengenjot 11 sektor perpajakan, karena bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun 11 sektor perpajakan itu antara lain pajak hotel, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak restoran.

Berdasarkan data, target pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp 63.500.000.000 sementara target retribusinya Rp 8.719.272.000. Sedangkan pada tahun sebelumnya di 2018 pajak daerah mencapai target malahan lebih yakni 100,6%.

“Khusus PBB terus kami mengadakan evaluasi dan terus melakukan peningkatan kunjungan ke desa-desa atau kecamatan,” kata Soekiman kepada Radar Kamis (29/8) siang.

Terkait pendapatan dari parkir, kata dia, ada dua jenis. Satu pajak parkir. Satu lagi retribusi parkir.

“Yang membedakan, bila ada parkir yang dikelola pihak ketiga maka ada pajaknya, kalau misalnya yang parkir di jalan dikelola Dishub itu masuknya retribusi,” ujarnya menjelaskan. (isr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.