Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.8%

7.3%

69.7%

Dinas Tenaga Kerja Garut Dorong Seluruh Pekerja jadi Peserta BPJS

67
0
SOSIALISASI. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Ir Hj Yetty Sutaryati MSi saat sosialisasi Kamis (13/8). soni tarsoni / radar tasikmalaya

TAROGONG KIDUL – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut menyosialisasikan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2020 di Aula Koperasi Sasakadana Kamis (13/8).

Sosialisai membahas tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 11 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 itu.

Baca juga : Wakil Bupati Garut Cek Kesiapan KBM Tatap Muka

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Ir Hj Yetty Sutaryati MSi mengatakan berdasarkan data hingga akhir Desember 2019, terdapat 711 perusahaan di Kabupaten Garut.

Terdiri dari 128 perusahaan besar, 323 perusahaan sedang dan 260 perusahaan kecil dengan jumlah pekerja sebanyak 48.127 orang.

“Dari jumlah perusahaan tersebut, baru 32.242 orang yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” tuturnya. Pihaknya mengajak seluruh perusahaan meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Garut Widya Satriyanto mengatakan banyak manfaat yang diperoleh peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Di antaranya Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun (JP).

Dia menjelaskan apabila terjadi kecelakaan kerja dan mengakibatkan kematian, maka santuan kematian yang diperoleh peserta setara 48 kali gaji ditambah biaya pemakaman Rp 10 juta, santunan berkala dengan total Rp 12 juta dan beasiwa untuk dua orang anak sampai perguran tinggi (S1).

“Untuk Jaminan Kematian (JKM) sebab meninggal karena sakit atau kecelakan yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan total santunan jaminan kematian sebesar Rp 42 juta,” tuturnya.

Sementara, kata dia, manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bisa dibayarkan ketika pekerja mengalami pemberhentian kerja.

Baca juga : KBM Tatap Muka SMP di Garut Mulai September

Pencairan tersebut bisa dilakukan ketika pekerja mengalami pemberhentian kerja. Sedangkan manfaat Jaminan Pensiun (JP) seperti yang berlaku pada pegawai negeri sipil (PNS), bisa mendapat secara berkala sampai pekerja tersebut meninggal, lalu dilanjutkan oleh pasangannya suami/istri.

“Jika pasangan tersebut meninggal atau menikah lagi, maka dilanjutkan oleh anaknya hingga usia 23 tahun dan belum menikah atau bekerja,” tuturnya. (son)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.