Dinilai tak Netral, Tim Azies Ragukan Kinerja Bawaslu Kabupaten Tasik

215
0
Nandang Suherman
Nandang Suherman
Loading...

TASIK – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tasikmalaya cenderung dinilai tidak netral dalam kontestasi Pilkada Tasikmalaya 9 Desember 2020.

Hal itu terlihat dari simpul birokrasi yang diketahui sejumlah pihak, dengan terang-terangan melakukan penggiringan terhadap salah satu pasangan calon.

Juru Bicara Calon Bupati Tasikmalaya, H Azies Rismaya Mahpud, Nandang Suherman menyatakan ketika representasi birokrasi, yakni unsur tertinggi ASN, sekda dan setaraf pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperilaku tidak netral. Akan sangat mengkhawatirkan, pejabat lain pun berperilaku serupa.

“Karena sudah jadi rahasia umum ketika sekda mencontohkan ikut mengarahkan bawahannya dan itu sangat kelihatan sekali praktiknya saat ini. Bahwa, netralitas ASN hanya ada di aturan, pada praktiknya sangat sulit,” ujarnya kepada Radar, Senin (19/10).

Menurutnya, sudah tradisi ketika petahana mencalonkan di periode kedua, mereka masih kental dengan kekuasaan dan hubungan erat terhadap ASN. Mentalitas dan mindset ASN di daerah, lanjut dia, belum banyak berubah sejak era orde baru.

Loading...

“Seringkali ASN yang bermental seperti itu, biasanya kurang baik kinerjanya. Dia ikut dukung mendukung karena khawatir tak dapat kredit poin dari jungjungannya,” tutur Nandang.

Namun, kata dia, ketika di detik akhir atasannya yang merupakan petahana. Tidak berpeluang terbuka memenangkan Pilkada, biasanya para ASN berubah haluan ke arah calon yang dianggap berpeluang besar untuk menang.

“Mereka akan banting arah 180 derajat ke calon yang potensial kuat akan menang. Di beberapa daerah begitu, di kita mungkin juga akan gitu,” ucapnya.

“Mindset ini belum bisa dikikis habis, meski prosentasenya tidak banyak. Tetapi ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi siapapun calon kepala daerah yang nanti terpilih,” lanjutnya memaparkan.

Menurutnya, beberapa ASN yang memiliki posisi strategis di elite birokrasi, secara umum mereka wait and see. Menentukan arah dukungan tergantung angin kemenangan berhembus ke calon yang mana.

“Ini warisan era orde baru yang jadi tantangan siapa pun nanti bupati terpilih. Kita khawatir dan perihatin kalau ini terus berlangsung periode ke periode, berkaitan bagaimana implementasi reformasi birokrasi,” ungkapnya.

Nandang menyangsikan peranan Bawaslu, berkaitan netralitas ASN. Melihat sejauh ini, sudah menjadi rahasia umum ketika beberapa simpul birokrasi cenderung mengarahkan dukungan ke salah satu kandidat.

“Saya tak yakin Bawaslu Tasikmalaya mau tegakan itu. Dia hanya konsen di barang jasa katanya,” seloroh Nandang.

Padahal, kata dia, pekerjaan rumah pengawas penyelenggara pemilu supaya kompetisi dilakukan dengan fair merupakan tugas mutlak. Ia mencontohkan beberapa iklan layanan masyarakat masih menyertakan foto petahana pada konten informasi publik tersebut. Padahal di daerah lain, Bawaslu dengan tegas menindak poster atau foto bergambar calon pada iklan pelayanan publik.

“Kemudian ada perlakuan khusus terhadap kandidat tertentu dari pengawas kecamatan. Kami dapat foto, inkamben sosialisasi di masjid, masa banyak, tanpa physical distancing tidak ditegur apalagi di-punnish,” ungkapnya.

Pihaknya sudah komunikasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkenaan hal tersebut. Bukan dalam rangka upaya menjatuhkan salah satu kandidat, tetapi ingin proses kontestasi politik berjalan seadil dan sejujur mungkin. Sehingga, mampu melahirkan pimpinan yang berkah dan hasil pilihan dari nurani masyarakat.

“Tidak dalam kaitan menjerumuskan salah satu kandidat tapi kita ingin Pilkada ini fair,” harapnya.

BAWASLU INGATKAN
Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya netral di Pilkada Tasikmalaya.

Meski hingga kini, Bawaslu belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN baik bentuk dukungan langsung atau ikut mengkampanyekan salah satu pasangan calon.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda SIP mengatakan sejak awal dimulainya tahapan Pilkada serentak 2020, Bawaslu sudah mulai mengawasi semua pelanggaran termasuk soal netralitas ASN.

“Sampai saat ini, Bawaslu belum menemukan pelanggaran yang disinyalir dilakukan oleh ASN untuk memberikan dukungan atau ikut memenangkan calon baik secara formil maupun materil,” paparnya.

“Selain kita terus melakukan pengawasan baik di tingkat kabupaten, maupun di tingkat kecamatan oleh Panwascam. Kami juga menunggu dan meminta masyarakat melaporkan ketika ada temuan ASN yang terbukti mengkampanyekan petahana,” terang Dodi, kepada Radar.

Dodi menjelaskan sudah jelas ketika ada pelanggaran ASN, ada sanksi. Bawaslu hanya memberikan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas pelanggaran yang dilakukan ASN ketika terbukti.

“Ada sanksi administrasi, berupa teguran tertulis, penurunan pangkat hingga pemecatan oleh KASN nanti disanksi nya sesuai kesalahan yang dilakukan oleh ASN tersebut,” terang dia. (igi/dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.