Dinkes Akan Lebih Selektif Pilih PPK

117

BANJAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar berdiskusi dengan Kejaksaan Negeri dan Dinas Kesehatan Kota Banjar di salah satu aula rumah makan Selasa sore (13/3). Diskusi itu membahas polemik kasus dugaan penggelapan alat fogging di Dinas Kesehatan Kota Banjar.

Ketua HMI Cabang Kota Banjar Joko Nurhidayat mengatakan diskusi tersebut merupakan bentuk pengawalan. “Kita ingin mendorong pihak kejaksaan untuk menuntaskan kasus tersebut. Karena hal ini terlihat sistemik dan berharap tidak terjadi kembali di Kota Banjar,” katanya kepada Radar usai diskusi.

Menurut dia, munculnya dugaan penggelapan alat fogging terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap PPK dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia barang dan jasa. Karena itu, perlu pengawasan ketat dari pimpinan instansi terkait dan juga Pemerintah Kota Banjar. “Kita support kinerja terhadap penegak hukum atas apa yang dilakukan hingga saat ini. Tinggal menunggu menyelesaikan dan kita siap kawal terus sampai tuntas,” jelasnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjar Edi Rustandi mengaku siap meningkatkan pengawasan dan lebih selektif lagi serta melakukan pembinaan terhadap pegawai yang akan ditunjuk sebagai PPK. “Kalau tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa tidak boleh, karena harus ada sertifikat itu,” katanya.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banjar Iwan Arto Kusumo SH, MH mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa untuk ikut mengawal kasus tersebut. “Untuk melakukan sebuah penindakan terhadap tersangka kita harus proporsional dan profesional mengambil sikap,” tegasnya. (nto)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.