Dinkes Kabupaten Tasik Ajak LPLHI Musyawarah Soal Limbah Medis, Polisi Diminta Turun Tangan

124
0

TASIK – Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya Asep Azwar Lutfi menilai ditemukannya limbah medis di bekas kantor Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) murni kesalahan dan keteledoran Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya.

“Dinkes pasti sudah mengetahui SOP pengelolaan limbah medis itu, tapi masih saja ada yang dibiarkan hingga bertahun-tahun sampai tercium aroma tidak sedap. Jadi ini murni kelalaian dan kecerobohan Dinas Kesehatan yang membiarkannya begitu saja,” ujarnya kepada Radar, Kamis (19/3).

Baca juga : Satpol PP Kota Tasik Terus Imbau Warga tak Banyak Aktivitas di Luar Rumah

Lanjut dia, pengelolaan limbah medis ini sudah jelas aturannya seperti apa, sehingga tidak diperbolehkan dibiarkan sembarangan, apalagi sampai bertahun-tahun. Karena bisa membahayakan masyarakat sekitar dengan terkontaminasi dari bahan kimianya. “Ketika ini dibiarkan, berarti ada aturan yang dilanggar yang jelas akan ada sanksi,” katanya, menjelaskan.

Asep pun setuju dengan keinginan Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim terkait sterilisasi lokasi penemuan limbah medis tersebut. Sehingga sisa-sisa bahan kimianya benar-benar bersih dan tidak mem­bahayakan masyarakat sekitar.

“Apalagi lokasi penemuan itu berada di kompleks perkantoran dan fasilitas kesehatan yakni Puskesmas Cilembang, jadi jangan asal angkut tapi tidak dibersihkan juga,” jelasnya.

Loading...

Asep pun meminta temuan limbah medis yang berbahaya ini mendapat tindakan tegas dari kepolisian. Karena sudah jelas ada undang-undang yang dilanggar oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya terkait kecerobohan dan kelalaian yang bisa merugikan masyarakat.

“Saya rasa dalam hal ini polisi harus segera turun tangan, karena jelas ada pelanggaran. Dengan tindakan tegas, ke depan akan ada efek jera. Sehingga limbah medis tidak lagi disepelekan,” harapnya.

Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP) Kabupaten Tasikmalaya Atang Sumardi mengatakan, soal masalah pembiaran limbah medis baiknya dibicarakan lewat musyawarah bertemu langsung.

“Bagusnya ada pertemuan musyawarah, kalau tetap akan melaporkan, saya serahkan kepada pimpinan yang mengambil kebijakan. Sebenarnya dari pihak LPLHI-KLHI komunikasi ke kami, tetapi kebetulan sedang sibuk penyuluhan dan pencegahan virus corona ke instansi lain,” ujarnya, menjelaskan.

Saat ini, kata dia, pihaknya pun sudah beritikad baik untuk membersihkan sisa obat-obatan dan alat medis di bekas Kantor P2P di wilayah Kota Tasikmalaya dan mencoba membersihkannya. Soal dampak yang diakibatkan oleh limbah tersebut, DKPP sekali lagi memohon maaf kepada masyarakat yang terdampak bau dari sisa obat-obatan tersebut.

Saat dikonfirmasi soal akan melaporkannya LPLHI-KLHI Kota Tasikmalaya terkait limbah medis ke Polda Jabar, Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya dr Heru Suharto MMKes tidak mengangkat telepon atau membalas pesan singkat. (ujg/yfi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.