Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.8%

20.5%

8.5%

66.2%

Dinonaktifkan, Sekda Ciamis Disarankan Gugat Bupati ke PTUN

3943
0

CIAMIS – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya sudah menonaktifkan Sekda Kabupaten Ciamis Asep Sudarman beberapa bulan lalu.

Namun, kebijakan tersebut belum diterima oleh Asep karena dinilai tidak jelas alasannya.

Akademisi Warga Pituin Kabupaten Ciamis yang juga Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIC Tasikmalaya Endin Lidinillah SAg mengatakan, memang langkah Asep Sudarman mengajukan permohonan audiensi ke DPRD Ciamis sah-sah saja untuk mempersoalkan keberatan dinonaktifkannya dari jabatan tersebut.

Baca juga : FPI Ciamis Siap Jadi Musuh Pembenci HRS

Karena memang fungsi DPRD sebagai kontrol dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan eksekutif.

“Ketika Asep Sudarman menilai keputusan bupati Ciamis tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, maka Asep Sudarman bisa mengadukan hal tersebut kepada DPRD. Tentunya pengaduan itu harus disertai bukti-bukti kuat sebagai bahan DPRD untuk menindaklanjutinya,” ujarnya kepada Radar, Minggu (2/8).

“Kalau prosedur tersebut sudah dipenuhi oleh Asep Sudarman, maka DPRD tidak boleh menolak untuk menerima pengaduan tersebut, kalau tidak ingin dikatakan mandul,” ujarnya, menambahkan.

Kata Endin, dari perspektif politis langkah Asep mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD kurang efektif.

“Karena dalam kacamata saya, selama ini fraksi-fraksi di DPRD itu tidak ada yang secara jelas “beroposisi” atau setidaknya kritis terhadap kebijakan bupati Ciamis. Makanya, prediksinya kalau pun pengaduan Asep ini diterima oleh DPRD, hasilnya tidak akan berlawanan dengan keputusan yang sudah diambil bupati,” ujarnya, menjelaskan.

“Menurut saya, Asep lebih efektif melakukan langkah hukum atau gugatan ke PTUN, kalau memang mempunyai bukti kuat bahwa keputusan pembebastugasan dirinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya, menambahkan.

Menurut Endin, nantinya di pengadilan, bukti-bukti itulah yang akan menjadi kekuatan sebagai dasar hakim memutus perkara tersebut.

Di samping itu, publik pun akan lebih bisa mengawasi proses peradilannya agar berjalan objektif.

“Di luar upaya politik dan hukum yang sedang ditem­puh Asep pihaknya me­nilai bupati dan Asep kurang mem­punyai sifat ke­negarawanan. Se­bagai tokoh-to­koh Ciamis, seharus­nya mereka bisa me­nye­lesaikan ma­s­alah tersebut de­ngan secepatnya dan menghasilkan ke­putus­an yang baik tidak berlarut-larut se­perti saat ini,” katanya.

Dengan persoalan ini, kata dia, jelas yang menjadi korban adalah masyarakat.

Karena jabatan sekda mempunyai fungsi sangat penting dalam proses pembangunan dan pengelolaan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

“Harusnya bupati, sekda dan jajarannya fokus melaksanakan dan mengevalusi pro­gram-program yang ada di RPJMD bukan ma­lah sibuk asyik mengurus “jabatan” dan ke­pe­nting­an dirinya pribadi,” tuntasnya. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.