Dinsos Harus Turun Tangan

84
PIDATO. Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik menyampaikan pidato dalam suatu acara beberapa waktu lalu.LBH ANSOR FOR RADAR TASIKMALAYA

SINGAPARNA – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik menilai ada indikasi kecurangan dalam realisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dinas Sosial harus turun tangan menyelesaikannya.

“Kami sangat menyayangkan beras yang disalurkan pada program BPNT ini tidak sesuai dengan harga yang ditentukan. Bahkan warga mengeluhkan berasnya bau dan jauh dari harapan,” ujarnya saat dihubungi Radar, Minggu (10/2).

Lanjut dia, warga penerima manfaat ini harus berani melaporkan apabila beras yang diterima dari program BPNT ini selalu jelek. Karena, ini merupakan hak warga untuk menerima beras dengan kualitas premium atau medium sesuai aturan dan uang yang diberikan pemerintah.

“Kami juga meminta lembaga terkait (Dinas Sosial)turun tangan dalam menyelesaikan persoalan ini. Karena, kalau seperti ini saya menilai ada kesengajaan kecurangan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Karena sudah jelas warga mendapatkan bantuan uang Rp 110.000 untuk 9 kilogram beras dengan kualitas premium bukan jelek. Kalau diberikan yang jelek otomatis ingin mendapatkan keuntungan lebih,” bebernya.

Lanjut dia, LBH Ansor siap mengawal dan memberikan pendampingan hukum kepada warga secara sukarela untuk mengusut persoalan ini. “Saya tidak terima warga penerima mendapatkan pelayanan yang buruk, khususnya dalam kualitas beras,” katanya.

Terpisah, saat dikonfirmasi Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Data pada Dinas Sosial Wawan Setiawan terkait dugaan kecurangan pada realisasi program BPNT oleh LBH Ansor, melalui sambungan teleponnya belum memberikan jawaban. (yfi/obi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.