Dirikan Bangunan, Jangan Abaikan IMB

28
DISKUSI. Pengurus HIPPI berdiskusi dengan Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tasikmalaya Dedi usai pertemuan di ruang rapat wali kota, Rabu (6/2).Firgiawan / Radar Tasikmalaya

BUNGURSARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya meminta pengusaha mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru terkait rencana pembangunan depo bahan bangunan di eks Subterminal Indihiang. IMB yang dikantongi saat ini sudah kedaluwarsa.

“IMB yang dipegang PT Tri Mukti menurut tim dari dinas teknis sudah tidak berlaku lagi. Dan, peta tata ruangnya juga sudah tidak sesuai kondisi saat ini. Seharusnya diurus dahulu IMB baru, sebab pematangan lahan itu sudah masuk dalam proses pembangunan,” ujar Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tasikmalaya Dedi kepada wartawan usai pertemuan klarifikasi persoalan IMB tersebut di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (6/2).

Menurut Dedi, IMB lama yang dipegang saat ini merupakan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya dengan perusahaan. Aset lahan itu tercatat secara administratif milik pemkab. “Perjanjiannya dahulu pemanfaatan lahan terbatas. Hanya untuk pembangunan depo bahan bangunan dan perdagangan yang tidak serupa dengan komoditi di sekitarnya atau dalam hal ini, Pasar Indihiang,” tuturnya.

Pihaknya menyimpulkan antara pihak pengusaha dengan warga Pasar Indihiang kurang komunikasi dan koordinasi. Dengan demikian, wajar ketika ada aktivitas pematangan lahan yang berjarak beberapa meter dari Pasar Indihiang menuai reaksi. “Pedagang menganggap ada rencana relokasi PKL (pedagang kaki lima) sehingga dipandang menjadi tandingan Pasar Indihiang, seharusnya diajak berbicara dahulu. Sementara pengajuan IMB-nya ke pemkot saja belum, lalu terikat pula pada perjanjian dengan Pemkab Tasikmalaya,” katanya.

Dia menerangkan dalam pengurusan IMB baru nantinya pedagang khususnya HIPPI harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunannya. Hal itu untuk meminimalisasi persoalan lainnya. “Intinya komunikasi dan dilibatkan di perencanaan, jangan ada asumsi atau simpang siur informasi dan berimbas persoalan lagi,” ujar dia.

Sementara itu, penasehat Himpunan Pedagang Pasar Indihiang (HIPPI) H Iwan Ridwan mengungkapkan sejatinya pedagang tidak melarang pengusaha membangun di kawasan itu. Asalkan, tujuan utamanya untuk turut serta meramaikan pasar, bukan malah sebaliknya. Persoalan belum adanya IMB, seharusnya aktivitas pembangunan dihentikan terlebih dahulu. “Kalau kita negara hukum, kan bukan hukum rimba tidak bisa seenaknya. Harusnya ada IMB dulu,” ucapnya.

Dia meminta dinas teknis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak berdiam diri agar tidak terkesan sengaja membiarkan aktivitas pembangunan tanpa IMB itu. “Jangan menonton saja, ada Satpol PP, dinas teknis, aset, tentu tahu persoalan hukumnya. Pertanyaan kita, apa pemerintah juga tidak diajak koordinasi, atau perusahaan yang seenaknya membangun,” ujarnya menegaskan.

Ketua HIPPI Zein Muhammad menambahkan seharusnya pengusaha duduk bersama untuk meluruskan informasi yang berkembang karena suka atau tidak suka pedagang di Pasar Indihiang terdampak pembangunan tersebut. “Dari sisi izin juga, tentu ada pengkajian terkait dampak sosial, hukum, akademis. Apa pun proses IMB itu harus ditempuh karena yang lama sudah tidak berlaku lagi,” katanya. (igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.