Dirut & Dewas PDAM Tirta Sukapura Tasik tak Sinkron Jelaskan Soal Rasio Pegawai

110
0

SINGAPARNA – Pernyataan para elite PDAM Tirta Sukapura soal overload pegawai tak kompak.

Sebelumnya Sekretaris Dewan Pengawas Dadih mengakui adanya kelebihan pegawai, kemudian dibantah Plt Dirut PDAM Ika Dahlika yang menegaskan bahwa tidak ada overload dan sudah sesuai aturan.

Baca juga : Sultan Siswa SMPN Salopa Tasik, Keliling Kota Jualan Onde untuk Beli HP agar Bisa Belajar Daring

Ika membantah adanya overload saat Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (3/8). Dia menegaskan total pegawai di PDAM saat ini mencapai 283 dan sudah sesuai dengan aturan tidak melebihi.

Lanjut dia, jumlah pegawai di PDAM itu mengacu kepada Keputusan Mendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

Kemudian, Perbup 801/29/VI/2015 yang mengatur kepegawaian di PDAM Tirta Sukapura juga rujukannya ke aturan di atasnya yakni Keputusan Mendagri. Maka pedoman yang diambil ke aturan di atasnya untuk PDAM di wilayah kabupaten.

“Jumlah keseluruhan pegawai kita mencapai 283 orang, jadi kita mengacunya kepada Keputusan mendagri. Ada hitungan rasio pegawai. Artinya jumlah pegawai saat ini masih di bawah standar aturan keputusan mendagri dibawah delapan, rasionya 6,32,” ujarnya, kemarin.

Ika menegaskan tidak ada overload atau kelebihan pegawai di PDAM Tirta Sukapura. Karena jumlah pegawai masih dibawah rasio dalam aturan Mendagri.

Adapun hitungannya, jumlah pegawai 283 dibagi dengan jumlah pelanggan PDAM 44.771 dikalikan 1.000 hasilnya 6,32.

“Angka 6,32 itu rasionya masih dibawah delapan, berarti kategorinya sudah mempunyai nilai lima, menurut penilaian kinerja dari Kep-Mendagri ini, masih sesuai tidak ada kelebihan pegawai. Nilai 6,32 berarti masih memenuhi syarat,” tegas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya Dadih Abdul Hadi SH MSc mengatakan, secara yuridis diakui di PDAM ada overload atau kelebihan pegawai.

“Kita overload dari rasio pegawai berbanding dengan jumlah pelanggan. Secara faktual, sebenarnya kita tetap kurang untuk pegawai dengan kompetensi teknis perpipaan, sipil, perencanaan dan akuntan,” ujar Dadih kepada Radar, Minggu (2/8).

Dadih menerangkan dari pantauan dan kajian Dewan Pengawas, memang dengan luas area layanan PDAM sekitar 40 persen pelanggan yang masih harus dilayani di kantor dan bahkan ditagih ke rumah.

“Jadi intensitas kebocoran, banyak pegawai teknis pensiun seakan selalu kurang pegawai. Ke depan, dari sisi kebijakan akan dilakukan analisis jabatan, pemetaan kebutuhan kualifikasi dan jumlah pegawai serta pengetatan rekrutmen tenaga admin,” terang dia.

Sehingga, tambah dia, dengan langkah tersebut, produktivitas dan kinerja pegawai akan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan pegawai dan pelayanan kepada konsumen akan maksimal terlayani tanpa adanya kelebihan pegawai.

“Kalau ibarat tubuh, PDAM Tirta Sukapura ini gemuk di tengah atau kebanyakan tenaga administrasi dan belum ideal untuk produktivitas dan kinerjanya,” tambah Dadih.

Aktivis 96, Dadi Abidarda menyesalkan tidak kompaknya pernyataan antara dirut dengan dewan pengawas. Seharusnya mereka kompak dan mengacu kepada aturan yang sama.

“Jelas ini menunjukkan buruknya kinerja para elite PDAM, karena menjelaskan soal rasio pegawai saja sudah bertentangan antara dewan pengawas dengan dirut,” ujarnya, mengeluhkan.

Baca juga : Gaya KPU Kabupaten Tasik, Ngaronda Sambil Sosialisasikan Pilkada

Seharusnya, kata dia, antara dewan pengawas dan dirut itu sinkron ketika berbicara persoalan PDAM, termasuk berkaitan dengan rasio pegawai.

“Kalau seperti ini jelas membingungkan dan membuat publik semakin bertanya-tanya aturan mana yang digunakan PDAM,” katana, menjelaskan. (dik/yfi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.