Disdik Kota Banjar Ingatkan Siswa Tak Ikut Demo

87
0

BANJAR – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Lukmanulhakim mengeluarkan surat edaran. Surat tentang pencegahan keterlibatan peserta didik dalam aksi unjuk rasa itu ditujukan untuk para pengawas pembina, kepala sekolah SD dan SMP Se-Kota Banjar.

“Surat edaran ini berdasarkan peraturan perlindungan anak, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kemudian Peratuan Menteri Pendidikan tentang Keterlibatan Keluarga dan Penyelenggara Pendidikan dalam Mencegah Peserta Didik dari Perbuatan yang Melanggar Hukum dan Tindakan Anarkis serta hasil dari koordinasi dengan kepolisian terkait situasi dan kondisi di Kota Banjar yang terjadi aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa serta masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja,” kata Lukmanulhakim, Minggu (11/10).

Ia menjabarkan dari dasar tersebut, pihaknya meminta pengawas pembina, kepala sekolah serta guru tingkat SD, SMP di Kota Banjar memantau, mengawasi serta menjaga keamanan keselamatan, kesehatan peserta didik di dalam dan di luar lingkungan sekolah.

Baca juga : Aksi Buruh di Kota Banjar Diminta Tak Anarkis

Kemudian menjalin kerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memastikan para peserta didik mengikuti proses pembelajaran di rumah sesuai ketentuan dan melarang peserta didik ikut unjuk rasa.

“Membangun komunikasi harmonis dengan peserta didik dan memastikan mereka tidak mengikuti aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” katanya.

Loading...

Selain itu, tambah Lukman, peserta didik diarahkan melakukan pembelajaran dari rumah yang dapat menyalurkan pemikiran kritis, dan kreativitasnya. Memastikan juga pengurus OSIS dan peserta didik untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyesatkan.

“Memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta didik untuk tidak ikut terlibat aksi unjuk rasa demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Terakhir pengawas pembina, para kepala sekolah dan guru serta orang tua harus bisa memastikan memastikan tidak ada pihak manapun yang melibatkan peserta didik dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law ini. Apalagi mengarah pada tindak pidana kekerasan, kekacauan, dan pengrusakan,” jelasnya. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.