Kasus IMB Palsu, Dishub Bantah soal Aliran Dana

99
0
Loading...

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya H Aay Zaini Dahlan ATD mengaku ditanya pemeriksa dari Inspektorat terkait surat pengantar yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya ke instansinya.

“Tadi sekpri saya diperiksa, terkait adanya surat masuk atau tidak dari DPMPTSP pada 10 Agustus 2018. Namun, di register kami tidak ada dan saya hanya tahu informasi dari luar terkait rencana pembangunan distributor bahan bangunan itu,” papar Aay menjelaskan.

Dia menceritakan Inspektorat juga menanyakan terkait adanya satu lembar surat dengan kop Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berisi rekomendasi lalu lintas terkait pendirian distributor bahan bangunan di Jalan Mashudi.

“Surat yang ditunjukkan Inspektorat itu bisa dikatakan mengada-ada. Kepala dinas yang menandatanganinya sudah pensiun sejak lama dan sudah diganti dua kali ganti kepala dinas sejak dia menjabat,” jelasnya.

Meski pun, kata dia, rekomendasi kegiatan pembangunan di Jalan Letjen Mashudi memang harus dikeluarkan Forum Lalu Lintas Provinsi Jawa Barat yang berisi perwakilan Polda serta Dishub Pemprov, surat tersebut terbilang tidak tepat.

Mengingat pada kop surat dibubuhkan lambang perhubungan bukan Pemprov Jawa Barat. “Untuk jalan tersebut (usulan pemohon izin, Red) memang dari provinsi rekomendasinya, berdasarkan kajian Polda serta Dishub Provinsi Jaw Barat. Tapi dari logo saja kelihatan, yang menipu kurang canggih,” seloroh Aay.

Adapun jika pengurus izin sudah melayangkan surat permohonan rekomendasi ke Provinsi Jawa Barat, tentunya Dishub Kota Tasikmalaya akan diundang ikut serta memberikan arahan dan masukan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pemohon izin oleh Forum Lalin Provinsi. “Saya tadi jelaskan ke Inspektorat, tidak usah melebar ke ranah teknis. Kalau benar-benar ada pengantar dari DPMPTSP yang dibawa pemohon izin ke dinas kami, pasti tercatat di register. Ini tidak ada,” terangnya.

Loading...

Disinggung terkait adanya aliran dana belasan juta yang diakui perwakilan pemohon untuk menerbitkan rekomendasi lalin dari Dishub? Aay membantah tegas. Pihaknya baru mengetahui adanya rencana pembangunan di jalur tersebut, belakangan ketika persoalan tersebut mencuat ke publik. “Jangan kan aliran dana, surat saja tidak pernah menerima. Lagian salah alamat minta rekomendasi ke kita, itu statusnya Jalan Provinsi,” pungkas Aay. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.