Diskominfo Usulkan Pemetaan Zona dan Studi Kelayakan Tower

20
0

BANJAR – Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Banjar Tatang Nugraha akan mengusulkan pemetaan zona dan feasibility study menara telekomuniksi (tower) di empat kecamatan di Kota Banjar.

Saat ini, kata dia, izin tower tidak bisa diberikan karena SK Wali Kota Nomor 555 tahun 2014 tentang Penetapan Zona Pembangunan dan Jumlah Menara Telekomunikasi belum diperbaharui.

“Kami tahun 2020 akan melakukan pemetaan, zona mana saja yang kekurangan dan kelebihan jumlah tower. Saat ini tower yang suda berizin berjumlah 65 sesuai SK wali kota tersebut,” kata Tatang di ruang kerjanya Selasa (10/9).

Dia mengatakan pembuatan izin baru tidak bisa jika berdasar SK tersebut. Harus ada pemetaan zonasi dan feasibility study.

“Contohnya, layak nggak di Langensari itu ada tower lagi. Kemudian jika studi kelayakan sudah dilaksanakan, maka tower tidak berizin saat ini bisa dibuka izinnya tergantung hasil feasibility study nanti,” katanya.

Sementara itu, Hendrayana, kuasa hukum warga RT 02 RW 17 Lingkungan Pintusinga siap membantu kendala dana pembongkaran tower yang tengah dipikirkan Satpol PP Kota Banjar.

Pihaknya meminta Satpol PP menyampaikan proposal senilai besaran penbongkaran tower yang harus dilakukan oleh ahlinya.

“Jika ter­bentur ang­garan untuk pem­bong­ka­rannya, kami bantu. Silakan buat pro­po­salnya,” kata Hen­drayana.

Se­be­lumnya, Kepala Bidang Pe­negakan Perda Satpol PP Kota Banjar Asep Sutarno meng­atakan pe­nin­dakan tengah di­lakukan dengan be­berapa tahapan sesuai pro­sedur.

“Banyak ken­dalanya, salah satunya ketika kita bongkar juga perlu biaya. Satu menara tower saja sekitar Rp 18 juta ongkos pembongkarannya karena harus oleh ahlinya dibongkarnya,” kata dia. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.