Tak Bisa Berbuat Banyak

Disnaker Sikapi Permasalahan Parkir di RSUD Kota Banjar

227
0

BANJAR – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker) Kota Banjar tak bisa berbuat banyak menyelesaikan permasalahan parkir di RSUD Kota Banjar. Pasalnya perusahaan pihak ketiga yang menangani perparkiran di rumah sakit itu tidak melapor kepada Disnaker.

“Melaporkan di sini bukan soal masalah ini (permasalahan parkir). Tapi lapor sesuai aturan. Dimana jika perusahaan mereka bergerak di Kota Banjar dan memiliki pegawai atau karyawan, maka harus melaporkan kegiatannya ke kami. Sehingga kami bisa memberikan pengawasan, pembinaan dan kewenangan lainnya. Sementara saat ini perusahaan tersebut belum ada melapor, kita tidak bisa berbuat banyak,” kata Sekretaris Disnakertrans Kota Banjar Yudi Kardiman di ruang kerjanya Selasa (14/3).

Yudi mengaku dalam waktu dekat akan segera menindaklanjuti hal itu, di luar penanganan permasalah parkir. “Soal tuntutan juru parkir yang ingin gajinya setara UMK, memang sesuai, itu sah-sah saja dan sesuai aturan juga perusahaan harus menerapkan upah minimum sesuai ketentuan dari pemerintah. Namun karena tidak ada laporan dan itu merupakan parkir khusus BLUD, kita belum bisa masuk ke sana. Tapi kalau urusan kepala daerah langsung instruksi ke dinas segera menyelesaikan itu, menengahi permasalahan dan mencari solusinya, saya kira bisa. Tapi kewenangan ada di kepala dinas,” katanya.

Yudi mengaku sering melakukan sosialisasi kepada pihak perusahaan untuk menerapkan upah minimal sesuai UMK Kota Banjar.

“Bisa dua kemungkinan (jika tak sesuai UMK), memang tidak mampu atau perusahaannya yang nakal. Sebetulnya kita sering sosialisasi dan mengumpulkan perusahaan-perusahaan di Kota Banjar membahas tentang upah,” katanya.

Sementara Kepala Disnakertrans Kota Banjar Ruswa tak memberi tanggapan. Dia mengarahkan untuk konfirmasi ke sekdis dan bidang terkait yang mengurusi permasalahan UMK. “Langsung dengan pak sekdis aja ya, saya ada acara ke Ciamis,” singkatnya saat dihubuni via telepon.

SARANKAN AMBIL ALIH OLEH DISHUB

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) Kota Banjar Teteng Kusjiadi BA, SH menyarankan parkir RSUD Kota Banjar dikelola Dinas Perhubungan. Pasalnya, potensi retribusi dari parkir besar.

Menurut dia, dengan sistem pihak ketiga, Kota Banjar hanya mendapat setoran PAD Rp 67 juta per tahun. Padahal, jika dikelola langsung dinas terkait potensi PAD bisa ditingkatkan.

“Kalau mau tertib ambil alih oleh Dishub. Itu jadi parkir of the road. Saya dulu juga sempat menjadi tim advokasi dari mitra pihak ketiga yang menangani parkir RSUD, itu dengan perusahaan pemenang lelang yang pertama. Tapi kan sekarang sudah beberapa kali takeover atau ganti perusahaan pihak ketiga,” kata dia.

Ia juga mengomentari soal UMK juru parkir. Menurut dia, pihak ketiga harusnya mampu memberikan gaji minimum setara UMK Kota Banjar dengan estimasi pendapatan parkir Rp 3 juta per hari.

“Kalau bicara perusahaan itu harusnya mampu. Nah, tapi jika memang perusahaan itu benar-benar belum mampu, maka bikin surat pernyataan ke wali kota, itu semua ada mekanismenya. Tidak sembarangan,” katanya.

Kemudian, lanut dia, sesuai aturan dalam perjanjian MoU kontrak kerja antara perusahaan dengan juru parkir harusnya ada pencantuman nominal upah yang menjadi kewajiban pihak perusahaan.

“Kalau dalam MoU tidak ada, itu perjanjian melawan hukum, bisa dibatalkan demi hukum. Karena yang diperjanjikannya kan harus jelas, apa?,” jelasnya. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.