Ditangkap KPK, Mensos Diduga Minta Fee Rp10.000 Per Paket Swmbako

91
0
Juliari Peter Batubara Menteri Sosial (Mensos)
Loading...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan lima tersangka lainnya.

Para tersangka ditahan karena diduga korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Mereka ‘tertimbun’ bansos.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan perkara ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

“JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan,” ungkap Firli saat konferensi pers.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. “Untuk fee tiap paket bansos di sepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos,” sebut Firli.

Loading...

Terpisah, Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah juga meminta agar KPK mengusut tuntas perkara ini. “Selamat bekerja teman-teman pegawai KPK. Semoga jalan yang lurus itu bisa menguak triliunan dana bansos Covid-19,” ujarnya di akun twitter resminya.

Dalam cuittannya, Febri menyertakan foto bagan bertajuk ‘Biaya Penanganan Covid-19 (Rp 659,20 T)’. Diketahui foto bagan itu berasal dari kajian KPK yang disampaikan pada 18 Agustus 2020 terkait Laporan Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2020.

Febri berharap pegawai KPK yang mengusut perkara ini bisa fokus bekerja. Dia menekankan mengenai independensi.

Baca juga : Para Ketua Cabor dan Pengurus KONI Kota Tasik Samakan Persepsi

“Teman-teman yang memiliki wewenang semoga bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Indenpendensi adalah hal utama yang jadi marwah lembaga antikorupsi. Bekerjalah dengan lurus. Hitam-putih jangan mau ditarik ke abu-abu. Jangan mau jadi alat atau diperalat. Hormat untuk teman-teman yang masih bertahan dalam badai,” kata Febri.

“Saya percaya, OTT Kementerian Sosial ini bisa dilakukan karena faktor utama independensi pegawai KPK dan ketelatenan mereka mengurai petunjuk-petunjuk. Independensi inilah yang terancam ketika pegawai KPK menjadi ASN nanti,” imbuhnya.(riz/gw/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.