Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
16%

84%

Fakta Dari Sidang Gugatan Pilpres

Ditolak KPU dan TKN, MK Terima Perbaikan Paslon 02

16
0

JAKARTA – Spekulasi tentang materi yang disampaikan tim hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akhirnya terjawab. Dalam fakta persidangan, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan, pada sidang yang berlangsung Jumat (14/6).

Hakim MK I Dewa Gede Palguna dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 menuturkan undang-undang tentang pemilu terus berubah setiap lima tahun, tetapi tidak serta merta diikuti peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 menyediakan ruang agar tidak terjadi kekosongan hukum acara.

“Sesuai Pasal 55 ayat 1 PMK 4 Tahun 2018, hal yang belum diatur sepanjang acara memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ditentukan lebih lanjut dalam rapat permusyawaratan hakim,” kata I Dewa Gede Palguna.

Supaya memberikan keseimbangan bagi dua pihak, KPU RI serta kuasa hukum Paslon 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin diberikan kesempatan menanggapi perbaikan permohonan pasangan 02 pada Selasa (18/6).

“Kami mempersilakan termohon dan pihak terkait untuk menanggapi, MK akan menentukan sikap lewat putusan nanti terhadap persoalan ini,” kata dia.

Sementara itu, ketua tim kuasa hukum KPU RI Ali Nurdin mengajukan keberatan atas tidak ditolaknya perbaikan permohonan dari paslon 02.

Peraturan MK Nomor 4/2018 dan PMK 1/2019 juncto PMK 2/2019 dalam tahapan mengatur permohonan, pemeriksaan kelengkapan permohonan dan perbaikan permohonan tahapan dikecualikan untuk PHPU pilpres, melainkan hanya legislatif saja.

“Pemohon mengacu Pilpres 2014 diatur, dalam Pilpres 2019 tidak ada, hanya pileg. Kami diberi kesempatan jawaban dan alat bukti 12 Juni 2019. Berdasarkan PMK permohonan pemohon tiga hari setelah termohon. Dimasukkan pemohon 24 Mei 2019, perbaikan 10 hari. Bentuk ketidakadilan sendiri, kami satu hari sejak (permohonan) register,” tutur Ali Nurdin.

Meski demikian, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman menutup jalannya sidang dengan menerima materi pemohon dalam pendahuluan perkara sengketa Pilpres 2019, yang melewati waktu yang ditargetkan sebelumnya yaitu pukul 11.15.

Sebelumnya, Kuasa hukum pasangan 01 Yusril Ihza Mahendra menekankan pihaknya akan menolak dalil tambahan paslon 02 yang diajukan ke MK. Karena melewati batas waktu pengajuan permohonan gugatan.

“Tentu kami akan menolak itu. Sebab berdasarkan peraturan dibuat MK sendiri, terhadap permohonan Pilpres tidak boleh ada perubahan,” kata Yusril.

Menurutnya, perubahan atau perbaikan dalil hanya boleh sebatas hal-hal yang tidak substansi seperti perbaikan atas kesalahan pengetikan dan sebagainya. Namun, kata dia, tambahan atau perbaikan dalil yang diajukan paslon 02 justru menambah jumlah halaman dalam gugatan sebanyak empat kali lipat.

“Jumlah halaman, pertama 33 halaman, sekarang 130 halaman lebih, berarti naik empat kali lipat,” ucap dia.

Begitu juga jumlah petitum atau hal yang diharapkan Pemohon dikabulkan Hakim MK, menurutnya dari lima bertambah menjadi 15 poin. “Ini menurut kami bukan perbaikan tapi sudah permohonan baru,” ujar Yusril.

Dia mengatakan tim kuasa hukum paslon 01 selaku pihak terkait sejauh ini hanya menyiapkan jawaban berdasarkan dalil gugatan awal paslon 02.

Sebelumnya KPU RI sebagai Pihak Termohon juga menyatakan hanya menyiapkan jawaban berdasar dalil gugatan awal paslon 02.

Pada kenyataannya dalam pembacaan dalil di sidang pendahuluan, pihak Prabowo-Sandi tetap turut membacakan dalil-dalil tambahan atau perbaikan.

Ya, sebelum menutup jalannya persidangan, Anwar mengatakan untuk menunda sidang lanjutan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 menjadi Selasa (18/6) pukul 09.00.

Usai sidang, ketua tim kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjajanto meyakini majelis hakim konstitusi akan menggunakan permohonan yang dibacakan dalam sidang pendahuluan sebagai bahan pertimbangan MK.

“Majelis hakim perlu diapresiasi dengan mengemukakan secara eksplisit dengan bahasa yang implisit bahwa permohonan yang dipakai adalah permohonan yang dibacakan dalam persidangan,” ujar Bambang.

Kendati demikian, majelis hakim tetap mempersilakan pihak termohon (KPU) dan pihak terkait mengemukakan pendapat mereka dalam jawaban yang akan dibacakan pada Selasa (18/6).

Selain itu, Bambang berpendapat pada sidang pendahuluan ini, pihaknya berhasil mengemukakan permohonan yang merupakan kombinasi antara argumen kualitatif dan kuantitatif.

Argumen kualitatif itu, kata Bambang, merumuskan berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sementara untuk kuantitatif memberikan paparan bahwa dugaan kecurangan tersebut terjadi di berbagai wilayah.

“Kami juga menyuguhkan informasi kalau MK mau menguji proses persidangan, tidak hanya menyandingkan C1 saja,” ujar Bambang.

Sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon digelar Jumat (14/6) pukul 09.00 dan ditutup pukul

15.30 WIB. Untuk diketahui, sidang sempat diskors dua kali, skors yang pertama dilakukan pukul 11.15 WIB, ketika pihak pemohon sedang membacakan dalil permohonan. Sidang diskors untuk memberi kesempatan Salat Jumat dan istirahat makan siang.

Sidang kemudian dilanjutkan pada pukul 13.30, dan sempat diskors selama 10 menit pukul 15.10 WIB, untuk memberi waktu para hakim konstitusi berdiskusi terkait jadwal sidang selanjutnya. (khf/ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.