Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Tasik Butuh Peran Aktif Masyarakat

180
0

CIPEDES – Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 di Fave Hotel Kota Tasikmalaya, Sabtu (21/12).

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda SIP mengatakan, tujuan dilaksanakannya sosialisasi pengawasan ini adalah untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada semua elemen masyarakat, tentang tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan.

“Ya intinya, untuk memberikan pemahaman soal pengawasan dalam tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020,” terang Dodi, kepada wartawan, di Fave Hotel, tadi siang.

Menurut Dodi, para peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi pengawasan ini merupakan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, agama dan pemuda dari 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.


Dodi meminta kepada perwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pengawasan ini untuk mampu menyampaikan kembali kepada masyarakat lainnya agar mengetahui tahapan, pelaksanaan serta peran masyarakat dalam pengawasan Pilkada nanti.

Bawaslu membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat. Baik kelompok pemilih atau pemantau pemilu.

Dalam peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Bawaslu mensyukuri adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang turut mengawasi pemilu. Inisiatif-inisiatif masyarakat sipil melakukan pengawasan masih sangat banyak.

Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Azis Firdaus menambahakan, dalam pelaksanaannya Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat.

“Harapannya, penyelenggaraan pemilu berjalan luber jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan demokratis,” ungkap Azis.

Pengawasan partisipatif, lanjut Azis, penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu.

Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini. Karena dalam pengawasan partisipatif termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Pada pasal 448 ayat (3) menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,” terang Azis.

Kemudian, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

(diki setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.