DKP Resmi Dibubarkan, Pemkot Siapkan Pos Baru untuk Abu Mansyur

238
0
H Ivan Dicksan

CIHIDEUNG – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tasikmalaya resmi dibubarkan. Lalu bagaimana dengan Abu Mansyur, yang sebelumnya menjabat kepala DKP dan pejabat di dinas tersebut?

Tadi malam, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustofa mengaku sudah menerima undangan dari Pemkot Tasikmalaya bahwa hari ini (2/1) akan dilaksanakan pelantikan pejabat-pejabat untuk mengisi pos baru.

“Rotasi saat ini menyelamatkan Kepala DKP (Abu Mansyur, Red) dan jajaran. Opsinya mungkin mengisi Asda I yang saat ini dijabat Plt Undang Hendiana,” kata Dayat kepada Radar, Rabu (1/1) malam.

Termasuk, kata dia, pelantikan hari ini akan menggeser sejumlah pejabat eselon III untuk mengisi SOTK baru. Seperti penambahan satu inspektur pembantu (Irban) pada Inspektorat serta Kepala Bidang di Dinas Pertanian dan Perikanan.

“Memang pejabat eselon II di DKP yakni Abu Mansyur terpaksa mengikuti pergeseran,” tutur politisi senior Partai Golkar ini.

“Sebab ini dianggap kondisi darurat dan pengecualian, meski belum menjabat selama 2 tahun di instansi tersebut,” kata Dayat.

Dia menambahkan selain adanya beberapa penambahan, kekosongan kursi eselon II pun bertambah atas adanya peningkatan status Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesbangpol. Menurutnya, posisi tersebut harus diisi dengan lelang terbuka (open bidding). “Secara aturan itu harus di-open bidding-kan. Pemkot harus segera melaksanakan seleksi kembali untuk mengisinya secara definitif,” kata mantan birokrat ini.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menyebut rencana pelantikan masih dalam tahap proses penyusunan kelengkapan. Sebab, dalam menggeser sejumlah pejabat strategis harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Gubernur Jawa Barat. “Usulannya sudah disampaikan. Semoga malam ini ada konfirmasi dan kita bisa segera melaksanakan pelantikan,” harapnya tadi malam.

Lalu bagaimana dengan pengisian jabatan eselon II untuk Badang Kesbangpol? “Badan Kesbangpol memang pengisian eselon II-nya harus dengan open bidding. Tetapi, kita memiliki satu pejabat yang dinasnya tahun ini bubar. Nah itu salah satu yang kita sedang usulkan penempatannya,” sambung Ivan menjelaskan.

Selain itu, kata Ivan, pelantikan juga diperlukan untuk menempatkan para pegawai yang pada Desember lalu masih tercatat bertugas di DKP. Termasuk mengukuhkan pegawai di instansi yang mengalami perubahan nomenklatur. “Semisal BKPPD kan menjadi BKSDM, BPPRD menjadi Badan Pendapatan Daerah, itu pejabat-pejabatnya otomatis harus dikukuhkan,” kata dia.

Menurutnya, saat ini dalam melaksanakan pelantikan, Pemda harus menempuh rentetan prosedur yang cukup panjang, sehingga tidak dapat sesegera mungkin melaksanakan pelantikan.

“Di kita juga dua kursi camat kosong, itu harus ada persetujuan gubernur dalam mengisinya. Syaratnya juga agak ketat. Harus memiliki background pendidikan di pemerintahan,” ucap Ivan.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tasikmalaya H Abu Mansyur mengaku belum menerima undangan pelantikan tersebut. Namun, ia siap untuk ditempatkan di mana pun sesuai amanat yang diberikan. “Di mana pun ditugaskan, itu amanah pimpinan,” ujarnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.