Dodo: Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Tasik Mandeg di Disperindag

29
0
JELASKAN. Ketua Pansus Tindak Lanjut LHP BPK 2018 DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada SH, menjelaskan hasil pemeriksaan BPK, Senin (17/6). REZZA RIZALDI / radartasikmalaya.com

INDIHIANG – Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Tasik, Dodo Rosada, mengakui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pemberdayaan PKL sudah masuk program prioritas legislasi sejak 2017.

Namun entah mengapa, hingga kini draft Raperda itu tak kunjung diserahkan ke DPRD oleh dinas teknisnya, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUMKM-Perindag).

“Kami sudah menunggu lama draft Raperdanya. Padahal sudah dipersiapkan sejak 2017 lalu,” ujarnya kepada radartasikmalaya.com, Selasa (20/8) saat ditemui di ruangan kerjanya.

Baca Juga : Inilah Saatnya PKL, Abang Becak, dan Toko yang Tertutupi Dibenahi..

Terang dia, Raperda ini sebenarnya sudah mendesak. Sebab, PKL itu jika tak ditata maka setiap tahunnya terus bertambah jumlahnya. Apalagi, payung hukum ini jelas-jelas mengatur semuanya dan tidak untuk mematikan usaha para PKL.

“Keterlambatan ajuan dari dinas teknis ini memang patut menjadi tolak ukur kinerjanya. Kan timbul pertanyaan, ada apa? kenapa dari 2017 hingga kini belum juga diajukan ke kami,” terangnya.

Sebab, tambah dia, jelas-jelas Perda ini sudah kebutuhan utama. “Kita tak akan mempersulitnya. Jika dirangking masuknya Raperda itu terakhir diajukan tetapi mendesak, maka bisa diutamakan pembahasannya. Ya paling lama 1 bulan sudah jadi,” tambahnya.

Jelas Dodo, pihaknya malah mendorong sejak lama agar Raperda ini segera diajukan ke DPRD untuk dijadikan Perda. “Karena penataan ini betul-betul mendesak. Tentunya kita tak akan menpersulit membahasnya. Justru harus kita dorong cepat, jelas-jelas ini mendesak,” jelasnya.

Tukas Dodo, yang pasti di dalam Raperda ini ada zonasi yang secara eksplisit mengatur titik berjualan bagi para PKL. “Otomatis harus ditunjang beragam program, supaya jalan tak digunakan jualan selaku fungsi lalu lintas. Itu juga mungkin harus dimasukan dalam Perda. Termasuk pemberdayaan PKL wujudnya seperti apa? Apakah diberi modal, apakah diberi roda,” tukasnya.

(rezza rizaldi/ radartasikmalaya.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.