DPD Bantu Pecahkan Masalah Banjir Leles

39
0
BAHAS. Badan Akuntabilitas Publik DPD RI bertemu kepala desa dan tokoh masyarakat Leles serta Bupati Garut di Aula Setda Garut Jumat (21/6). Mereka membahas terkait permasalahan banjir di Kecamatan Leles. Yana Taryana / Rakyat Garut

TAROGONG KIDUL – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bertemu beberapa kepala desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Leles di Aula Setda Garut Jumat (21/6). Pertemuan yang dihadiri Bupati Garut H Rudy Gunawan itu membahas terkait permasalahan banjir di Kecamatan Leles.

Anggota BAP DPD RI Ayi Hambali sengaja datang ke Garut hanya ingin mendorong Pemkab Garut dan Pemprov Jabar menuntaskan permasalah banjir di Kecamatan Leles. Permasalahan banjir kerap mengganggu masyarakat dan arus lalu lintas di jalur utama Garut menuju Bandung.

“Kami juga ingin memberikan solusi terkait permasalahan banjir ini. Banjir yang terjadi di Leles bukan hanya kerugian alam tapi juga manusia,” katanya kepada wartawan usai pertemuan kemarin.

Dia menduga permasalahan banjir di Leles dalam kurun dua tahun terakhir karena adanya pembangunan salah satu industri di Kecamatan Leles dan aktivitas galian C. “Memang pembangunan pabrik itu sebetulnya sudah ada Amdal. Masalahanya Amdal itu benar atau tidak dan sudah dilaksanakan dengan disiplin atau tidak,” ujarnya.

Makanya dia akan membantu bupati dalam menuntaskan fondasi dari kesepakatan Amdal. “Saya agak miris lihat Situ Cangkuang sekarang, kondisinya sudah terjadi pendangkalan. Ini terjadi karena air banjir dari Leles yang membawa material tanah dan pasir masuk ke sana,” terangnya.

Bukan hanya itu, kondisi bukit di wilayah Leles juga terjadi kerusakan akibat aktivitas galian C. “Kalau ada longsor habis. Masa kita tunggu korban dulu. Pembahasan ini tak akan di sini saja (Garut),” katanya.

Dia menegaskan masalah galian C harus bisa dituntaskan Pemprov Jawa Barat, karena semua perizinan diurus provinsi. “Mereka dapat izin dari gubernur, terus ditegur bupati ya nggak akan takut. Harusnya yang mencabut izin provinsi. Kalau bupati nggak ada wewenang,” ujarnya.

Ayi akan memberikan waktu tiga bulan untuk pemerintah menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan selama tiga bulan hingga September. “Kalau sampai tiga bulan tak dilaksanakan, tahapan ini akan kami terus lakukan. Berjenjang dari kabupaten, provinsi sampai pusat. Kami inginkan solusi dulu dan tak ingin bawa ke jalur hukum,” ucapnya.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengakui kelalaiannya dalam pengawasan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) terhadap industri tersebut. Seharusnya setiap enam bulan ada pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Garut. Namun dinilai Rudy tidak dilakukan dengan baik.

Ia juga menyebut adanya kesalahan. Saat pembuatan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) ada kesalahan dari DLH. “Tapi sekarang UKL/UPL sudah diganti dengan Amdal. Cuma Amdalnya ini belum dilaksanakan sempurna,” ujarnya.

Ia menyebut industri tersebut sudah mau membuat kolam retensi. Hanya saja air dari kolam tersebut tak akan tertampung jika dibuang ke drainase yang ada. Pemkab Garut bersama Pemprov Jawa Barat akan segera memperbesar drainase di Leles untuk antisipasi banjir.

“Kolam ini lagi dibuat, ada waktu tiga bulan selesaikan. Drainasenya kan kecil, kami minta (diperbesar) dua meter kiri kanan. Provinsi sudah lakukan itu karena jalurnya memang jalan provinsi,” katanya.

Terkait galian C, Rudy menyetujui untuk melakukan penertiban. Pasalnya keberadaan galian C berakibat pada potensi longsor. Meski izin galian C berada di provinsi, namun pihaknya punya rekomendasi untuk pencabutan izin jika sudah merusak lingkungan.

Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman mengecek kondisi drainase di Kecamatan Leles Minggu (17/2). Pengecekan tersebut dilakukan menyikapi keluhan masyarakat Leles terkait banjir yang sering terjadi ketika hujan turun.

“Saya ingin lebih tahu penyebab banjir di sini (lokasi), bukan hanya dari laporan saja,” ujar wakil bupati kepada wartawan kemarin. Pengecekan dilakukan ke drainase, khususnya yang berada dekat pabrik yang saat ini dikeluhkan masyarakat.

“Kami cek semuanya, kondisi saluran air dari pabrik,” tambahnya. Hasil pemantauannya, saluran air memang kurang memadai. Tetapi, kata dia, pihak pabrik berencana membuat drainase dan kolam resapan air di wilayah tersebut. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.