DPR: Korupsi Kepala Daerah Efek dari Pemilihan Langsung

6

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra atas tindakan suap jual beli jabatan pada, Rabu (24/10) kemarin. Bupati Cirebon adalah kader Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP).

Menanggapi kejadian itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan maraknya kasus korupsi akhir-akhir ini tak lepas dari sistem demokrasi yang kian mahal. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap system demokrasi Indonesia.

“Pemilihan Pilkada langsung mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur. Itulah akar masalah kenapa kemudian para kepala daerah melakukan hal yang tidak terpuji. Karena biaya yang sangat tinggi,” kata Bambang,di Jakarta, Kamis (25/10).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan akar permasalah korupsi yang kian marak di bangsa ini tak lepas dari pemeilihan langsung yang memerlukan pembiayaan besar.

“Jadi menurut saya kita harus cari akar masalahnya. Dari kacamata saya pribadi dan kajian di DPR, kesimpulannya adalah bahwa akar persoalannya ada di pemilihan langsung. Kesimpulan tim ahli yang saya rekrut dengan berbagai kajian-kajian yang ada, politik biaya tinggi, yang ditimbulkan karena pemilihan langsung itu yang menjadi akar persoalan. Mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai dan bahkan makin menjadi-jadi. Dievaluasi lagi dan kepada sistem yang lebih memungkinkan kita berdemokrasi secara elegan dan tidak berpragmatis,” jelasnya.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan, partai besutan Megawati Soekarno Putri itu telah mengambil langkah tegas terhadap Bupati Cirebon usai tertangkap tangan terlibat tindakan suap dalam jual beli jabatan.

Menurut Masinton, langkah tegas tersebut diambil sesuai dengan fakta integritas kepartaian, yakni memecat kader yang terlibat kasus hukum, apalagi statusnya sebagai tersangka kejahatan.

“Sesuai fakta integritas kepartaian, setiap ada kader yang mempunyai masalah hukum terkait dengan OTT oleh KPK, maka otomatis setelah penetapan resmi oleh KPK, maka harus diberhentikan. Dan itu adalah  tanggung jawab individu yang bersangkutan, tidak ada kaitan kepartai dan tidak ada pendampingan hukum maupun pembelaan dari partai, karena itu murni perbuatan individu,” tegas Masinton kepada awak wartawan, Kamis (25/10).

Dikatakan Anggota Komisi III DPR-RI itu, dengan berstatus sebagai tersangka kasus suap, maka secara otomatis kader tersebut langsung dipecat.

Meski menjadi tersangka kasus suap oleh KPK, Masinton tetap optimis OTT itu tidak mengganggu konsolidasi partai menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilhan Anggota Legislatif (Pileg) pada Pemilu 2019.

“Itu otomatis. Jadi kalau ada yg terkena OTT KPK otomatis dipecat. Tentu partai mempunyai struktur, kalau ada ketuanya berhalangan diganti oleh wakil ketua. Begitu juga dengan struktur tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf di tiap daerah memilik struktur ketua dan wakil ketua. Tentu ketika ketua berhalangan digantikan oleh wakil ketua. Karena di Tim Kerja Nasional baik di pusat ataupun daerah sifat keorganisasiannya kepemimpinannya adalah kolektif kolegial,” ujarnya.

Praktik korupsi yang dilakukan oleh kader-kader partai tidak sejalan dengan komitmen partai. Namun, sejauh ini PDI Perjuangan menduduki posisi tertinggi sebagai partai yang kadernya terlibat dalam kasus suap dan korupsi.

“Partai selalu mengingatkan, untuk tidak korupsi dan menyalahgunakan jabatan. Harus amanah. Kalau ada masalah hukum ditanggung pribadi. Nah tugas partai adalah memberikan panduan arahan agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

“Intinya adalah pengarahan dari partai agar tidak korupsi kepda kader. Kalau itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan kader ya ditanggung sendiri. Tentu partai melakukam pembenahan dalam seleksi retreatment tial kader dan itu rutin. Perbuatan individu ini kan partai nggak bisa melakukan kontrol terhadap kadernya day to day. Paling tidak panduan arahan organisasi partai jelas untuk tidak korupsi,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tegas dalam menyikapi tindakan korupsi.

Sikap konsisten tersebut ditunjukan dengan cara dengan langsung memecat kader-kader yang terlibat kasus korupsi. Ini pun dibuktikan dengan langsung memecat Bupati Cirebon yaitu Sunjaya Purwadi Sastra.

“Pertama kami lakukan sanksi pemecatan seketika karena memang itu yang berlaku di partai kami,” ujar Hasto dalam keterangan resminya, Kamis (25/10).

Dia menyampaikan bahwa dirinya tidak percaya jika masih ada kepala daerah yang masih tersangkut OTT. Padahal menurut Hasto partainya sudah melakuan berbagai cara agar para kader yang sedang menjabata sebagai kepala daerah untuk tidak mencoba-coba melakukan hak tersebut.

“Segala cara sudah ditempuh untuk membuat kader jera melakukan tindak korupsi atau suap. Kami sudah memberikan imbauan melalui surat, sanksi pemecatan kepada yang sebelum-sebelumnya sudah diberikan tanpa pandang bulu,” papar Hasto.

Bahkan kata Hasto Ketua umumnya pun selalu memberikan penekanan yang luar biasa ketika memberikan arahan langsung terkait apa-apa yang harus dihindari agar tidak melanggar hukum.

Politisi PDIP ini pun menilai bahwa harus adanya mekanisme pencegahan yang komprehensif agar suap atau korupsi kepala daerah tak terjadi di kemudian hari.

“Dengan banyaknya praktik suap yang melanda banyak lini pemerintahan dan lintas partai Kami pun melihat di sini pentingnya aspek pencegahan. Maka kami bertanya-tanya proses pencegahan yang efektif seperti apa karena Proses ini selalu berulang, menimpa seluruh parpol, di seluruh lini pemerintahan,” pungkasnya.

(RBA/ZEN/FIN)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.