Baru 49, 1 Persen Setorkan LHKPN

DPR Paling Malas Laporkan Harta

26
0
”Ke depan kita perlu menyinkronkan data-data pajak dan data-data LHKPN, khususnya untuk kekayaan penyelenggara negara. Jadi kami tegaskan tidak benar kalau Ketua KPK diklaim meminta penghapusan LHKPN.”
Loading...

JAKARTA – Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data terbaru angka kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, Minggu (31/3).

Direktur PP LHKPN Isnaini membeberkan dari total 339.707 penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN, sekitar 69,36% sudah melapor atau baru sekitar 235 ribu pejabat melaporkan harta kekayaan.

Isnaini memprediksi angka tersebut masih akan meningkat mengingat pelaporan LHKPN masih dapat dilakukan lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan pukul 23.59 hari ini (kemarin, Red). “Kalau lewat dari jamnya, itu nanti akan tercatat lapor tapi terlambat,” ucap Isnaini di kantornya kemarin.

Menariknya, dari tujuh lembaga yang dirilis, lagi-lagi angka kepatuhan anggota DPR paling buntu. Yaitu hanya 49,1% dari total 556 orang wajib lapor.

Angka tersebut disusul oleh DPRD yang hanya terpaut sedikit lebih baik yakni 49,91%. “Itu berarti baru 8.747 anggota DPRD se-Indonesia yang melaporkan LHKPN dari 17.526 wajib lapor,” ungkapnya.

Loading...

Hal yang perlu diperhatikan, kata dia, yaitu kepatuhan penyelenggara negara BUMN dan BUMD. Dalam ikhtisar laporan LHKPN sebelumnya, BUMN dan BUMD menjadi lembaga paling getol melaporkan LHKPN.

Dalam data kali ini, BUMN dan BUMD kembali menjadi lembaga yang paling patuh melaporkan LHKPN. Terhitung, 84,36% dari 28.382 wajib lapor telah melaporkan harta kekayaannya atau sekitar 23.944 orang.

Di tempat kedua, disusul MPR dengan angka 75% (enam dari delapan wajib lapor). Ketiga DPD 72,93% (97 dari 133 wajib lapor). Lalu eksekutif dengan 70% (188.455 dari 269.225 wajib lapor). Dan Yudikatif dengan 57,01% (14.089 dari 23.877 wajib lapor).

Isnaini menyatakan penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN masih dapat melaporkan harta kekayaannya via aplikasi e-lhkpn KPK melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id. Kata dia, kepatuhan pelaporan LHKPN penyelenggara negara sangat membantu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kami mengimbau pimpinan instansi atau lembaga, bagi wajib lapor di lingkungannya yang terlambat atau belum melaporkan. Agar dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan aturan berlaku di instansinya masing-masing,” tegasnya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah berencana menyinkronisasikan LHKPN dengan data Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Karena kebijakan tersebut akan membuat mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara menjadi lebih efisien.

“Ke depan kita perlu menyinkronkan data-data pajak dan data-data LHKPN, khususnya untuk kekayaan penyelenggara negara. Jadi kami tegaskan tidak benar kalau Ketua KPK diklaim meminta penghapusan LHKPN,” tandasnya.

Febri pun menyatakan usulan mengintegrasikan SPT Pajak dan LHKPN mendapat sambutan baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Pihak Kemenkeu kalau kita lihat itu sangat antusias untuk menyambut ini (sinkronisasi SPT Pajak dan LHKPN, Red),” tukasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung usulan KPK mengintegrasikan LHKPN dengan SPT Pajak.

Menurutnya, selama ini Kementerian Keuangan selalu memenuhi keterangan yang dibutuhkan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Namun, keterangan yang diberikan tergantung dari permintaan lembaga antirasuah tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta masyarakat memaklumi bila banyak anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN. Menurut Fadli, alasan rendahnya kepatuhan itu karena kondisi. Banyak anggota DPR yang sibuk berkampanye dan turun ke daerah pemilihannya masing-masing jelang Pemilu 2019.

“Harap maklum lah, kan sekarang banyak anggota DPR kan yang mencalonkan lagi, jadi banyak di daerah-daerah. Maksud saya, ya dimaklumi, enggak usah diumumkan tiap hari gitu loh, namanya juga lagi pemilu,” kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (26/3) lalu.

Menurut politikus Gerindra, mekanisme pelaporan LHKPN terbilang sangat ketat. Para anggota DPR terus menerus ditagih oleh KPK. Sementara, anggota DPR sendiri merupakan jabatan politis yang tidak perlu melaporkan setiap tahun.

“Ya, LHKPN itu yang kami tahu waktu di awal dulu adalah di awal masa jabatan dan di akhir masa jabatan gitu, kita bukan pegawai negeri, kita nih politisi yang siklusnya itu lima tahunan, jadi beda,” tuturnya. (riz/ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.