DPRD Kabupaten Tasik Ikut Sampaikan Aspirasi ke DPR RI, Ini Usulannya..

128
0

SINGAPARNA – Asosiasi DPRD se-Indonesia termasuk didalamnya DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan aspirasi ke DPR RI.

Disana mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di ruangannya, Selasa (7/7).

Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menyampaikan usulan agar peraturan yang mengatur kelembagaan DPRD kota/kabupaten termasuk provinsi yang berkaitan dengan kewenangan, hak dan kewajiban serta tugas fungsi DPRD terpisah di luar Undang-undang atau peraturan pemerintah daerah atau provinsi.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi SP mengatakan, kunjungan bersama asosiasi DPRD se-Indonesia, yang diwakili oleh beberapa orang, termasuk DPRD Kabupaten Tasikmalaya bertemu langsung dengan Komisi II DPR RI.

“Semangat dari pertemuan dengan DPR RI tersebut, adalah untuk mempunyai undang-undang DPRD tersendiri, terpisah dari peraturan pemerintah. Respon dari Ketua Komisi II, Doli sangat bagus dan positif, dan akan ditindaklanjuti,” ungkap Asep, kepada Radar, Selasa (07/07).

Bahkan, kata Asep, usulan dan aspirasi yang disampaikan dari asosiasi DPRD se-Indonesia ini sudah menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif dari DPR RI.

Loading...

“Memang membutuhkan perjuangan yang panjang untuk mewujudkannya, meskipun kita ini sebuah lembaga yang berjenjang, dari DPR RI, DPRD provinsi, kota dan kabupaten. Pada kenyataannya DPRD provinsi, kota dan kabupaten tidak punya rincian fungsi dan tugas seperti DPR RI,” terang dia.

DPRD di kota/kabupaten termasuk provinsi, jelas dia, hanya menjalankan tugas fungsi pengawasan, legislasi pembuat Perda dan budgeting atau penganggaran.

Itu pun Undang-Undang yang mengaturnya masuk di dalam Peraturan Pemerintah (PP)

“Kami asosiasi DPRD akan mencoba membangun komunikasi dan meminta pendapat positif dari para praktisi di bidang ilmu politik, termasuk teman-teman DPRD kota/kabupaten dan provinsi lainnya,” papar dia.

Agar fungsi dan wewenang DPRD yang tiga tersebut memiliki wewenang yang luas, lanjut dia, harus dituangkan dalam bentuk undang-undang terpisah di luar peraturan pemerintah.

“Jadi tidak bisa disatukan dengan undang-undang pemerintah daerah,” tegas dia.

Karena, jelas dia, Undang-Undang pemerintah daerah itu lebih mengatur terhadap kewenangan kepala daerah, sementara posisi tugas fungsi DPRD kabupaten masuk didalamnya, maka hal itu harus terpisah.

“Kalaupun mau sejajar, dalam penyebutannya pun sudah berbeda. bupati, walikota dan gubernur itu adalah pejabat negara. Sedangkan DPRD kan bukan pejabat daerah,” ujar dia.

Kemudian, lanjut dia, dalam masalah keuangan dan tunjangan dewan itu diatur oleh kepala daerah atau lewat peraturan bupati (Perbup). “Kenapa tidak oleh Kemendagri saja langsung,” kata dia.

Pada intinya, tambah Asep, lewat penyampaian aspirasi ke Komisi II DPR RI ini, sebagai penguatan dan dorongan agar DPRD kota/kabupaten termasuk provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsi itu leluasa.

“Disatu sisi lain menjalankan tugas kedewanan, tetapi disisi lain ada kepentingan secara finansial. Jadi tidak nyambung, seharusnya financial-nya dikelola, termasuk tanggung jawab ke publik juga,” jelas dia.

(diki setiawan)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.