DPRD Kabupaten Tasik Usulkan UU Tersendiri

135
1
Asep Sopari Al Ayubi Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA – Asosiasi DPRD se-Indonesia menyampaikan aspirasi ke DPR RI. Dalam pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung diruangan­nya, Selasa (7/7).

Tujuan pertemuan tersebut adalah menyam­paikan usulan agar peraturan yang mengatur kelem­bagaan DPRD kota/kabupaten termasuk provinsi yang berkaitan dengan kewenangan, hak dan kewajiban serta tugas fungsi DPRD terpisah di luar undang-undang atau peraturan pemerintah daerah atau provinsi.

Baca juga : 6 Perawat Diduga Positif Covid-19, RSUD Kota Tasik Tetap Beroperasi

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi SP mengatakan, kunjungan bersama asosiasi DPRD se-Indonesia yang diwakili oleh beberapa orang, termasuk DPRD Kabupaten Tasikmalaya bertemu langsung dengan Komisi II DPR RI.

“Semangat dari pertemuan dengan DPR RI tersebut adalah untuk mempunyai undang-undang DPRD tersendiri terpisah dari peraturan pemerintah.

Respons dari ketua Komisi II Doli sangat bagus, positif dan akan ditindaklanjuti,” ungkap Asep kepada Radar, Selasa (7/7).

Bahkan, kata Asep, usulan dan aspirasi yang disampaikan dari asosiasi DPRD se-Indonesia ini sudah menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif dari DPR RI.

“Memang membutuhkan perjuangan yang panjang untuk mewujudkannya, meskipun kita ini sebuah lembaga yang berjenjang, dari DPR RI, DPRD provinsi, kota dan kabupaten. Pada kenyataannya DPRD provinsi, kota dan kabupaten tidak punya rincian fungsi dan tugas seperti DPR RI,” terang dia.

DPRD di kota/kabupaten termasuk provinsi, jelas dia, hanya menjalankan tugas fungsi pengawasan, legislasi pembuat perda dan penganggaran. Itu pun undang-undang yang mengaturnya masuk di dalam peraturan pemerintah.

“Kita pun bersama asosiasi DPRD akan mencoba membangun komunikasi dan meminta pendapat positif dari para praktisi di bidang ilmu politik, termasuk teman-teman DPRD kota/kabupaten dan provinsi lainnya,” papar dia.

Sehingga, lanjut dia, fungsi DPRD yang tiga tersebut memiliki wewenang luas, sehingga harus dituangkan dalam bentuk undang-undang terpisah di luar peraturan pemerintah.

“Jadi tidak bisa disatukan dengan undang-undang pemerintah daerah,” kata dia.

Karena, jelas dia, undang-undang pemerintah daerah itu lebih mengatur terhadap kewenangan kepala daerah, sementara posisi tugas fungsi DPRD kabupaten masuk di dalamnya, maka harus terpisah.

“Kalaupun mau sejajar, dalam pe­nyebutannya pun sudah berbeda. bupati, walikota dan gubernur itu adalah pejabat negara. Sedangkan DPRD kan bukan pejabat daerah,” ujar dia.

Kemudian, lanjut dia, dalam masalah keuangan dan tunjangan dewan itu diatur oleh kepala daerah atau lewat peraturan bupati (Perbup). “Kenapa tidak oleh Kemendagri saja langsung,” kata dia.

Baca juga : Seniman Tasik Tetap Produktif di Tengah Pandemi Corona

Pada intinya, tambah Asep, lewat penyampaian aspirasi ke Komisi II DPR RI ini, sebagai penguatan dan dorongan agar DPRD kota/kabupaten termasuk provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsi itu leluasa.

“Di satu sisi lain menjalankan tugas kedewanan, tetapi di sisi lain ada kepentingan secara finansial. Jadi tidak nyambung, seharusnya finansialnya dikelola, termasuk tanggung jawab ke publik juga,” jelas dia. (dik)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

  1. Gak penting bikin aturan baru lagi , anggaran baru lagi, buang buang biaya. Itu hanya mementingkan kepentingan anggota dewan yang terwadahi oleh asosiasi.
    Kemakmuran rakyat belum tercapai , bikin anggaran baru lagi. Mana kemakmuran yang di janjikan….
    Pikiranmu aneh aneh saja. Lihat rakyat banyak yang melarat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.