DPRD Meminta Pemkot Tasikmalaya Mengedukasi PKL

58
0
Loading...

CIHIDEUNG – Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ikhwan Shafa meminta Pemkot mengedukasi pedagang kaki lima (PKL) Taman Kota. Isinya yaitu bahwa apa yang PKL lakukan melanggar aturan.

“Pengertian larangan itu harus dijelaskan oleh pemerintah agar mereka mengerti, sehingga mereka tidak lagi berjualan di Tamkot ini,” ujarnya saat diwawancarai kemarin.

Soal rencana hadirnya Peraturan Daerah Tentang PKL, Ikhwan mengatakan sudah lama dalam masa pengkajian. Namun ada beberapa hal yang memang belum sesuai. “Bahkan kami Komisi II belum mengetahui pasti isi regulasi yang mengatur Perda PKL itu,” katanya.

Perda tersebut, kata dia, sudah masuk di Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2019.

“Yang saya dengar memang dalam Perda (PKL) itu ada zona-zona yang disediakan, baik bisa digunakan sebagai tempat PKL atau tidak,” ungkapnya.

Hadirnya Perda PKL, kata Ikhwan, akan lebih memperkuat regulasi hukum pengaturan lokasi berdagang PKL. Dengan begitu akan jelas, daerah mana yang boleh dipakai berjualan dan daerah mana yang terlarang.

“Untuk penataan ke depannya itu memang sangat dibutuhkan, supaya kota lebih tertata,” tandasnya.

Loading...

Sementara itu anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam memberikan tanggapan soal rencana pemerintah yang akan memberikan sanksi tindakan pidana ringan (Tipiring) kepada PKL di Taman Kota. Menurutnya langkah tersebut jangan sampai membuat pemerintah blunder. Karena, PKL yang berdagang dan tidak sesuai aturan juga banyak di luar Taman Kota.

“Agar adil bila memang akan diberikan punishment yakni tipiring harus semua PKL yang melanggar,” ujar dia.

Dede Muharam setuju dengan langkah Pemkot menata kota tanpa PKL. Asal, berlaku bagi semua PKL di kota ini. “Itu yang saat ini harus dilakukan oleh pemerintah,” tuturnya. (ujg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.