DPRD Minta Pemkab Tasik Sinergi dengan Pemprov Jabar Atasi Banjir Sukaresik

20
0
Asep Sopari Al Ayubi Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Loading...

SUKARESIK – Setiap tahun, masyarakat di sekitar Sungai Citanduy dan Cikidang Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik terendam banjir akibat luapan air sungai. Namun, persoalan bencana tahunan itu belum disikapi serius oleh pemerintah daerah.

Faktanya, belum ada solusi dan upaya banjir tahunan ini benar-benar ditangani secara serius. Sehingga masyarakat sekitar tidak lagi terkena dampak dari luapan air Sungai Citanduy dan Cikidang.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengatakan, persoalan banjir ini harus benar-benar disikapi serius dengan mencari solusi terbaik untuk menanggulanginya.

“Pemkab Tasik, Pemerintah Provinsi Jabar harus benar-benar serius dalam menanggulangi banjir ini. Pemprov Jabar akan lebih vokal dalam membantu menangani persoalan ini, karena berkaitan dengan berbagai lembaga lintas sektoral,” katanya kepada Radar, kemarin.

Kata dia, menyelesaikan banjir rutin ini harus berbicara jangka panjang dan serius. Karena penyebabnya sudah jelas diketahui, tinggal bagaimana semua pemangku kebijakan menanganinya dengan serius.

loading...

Bahkan, DPRD sudah beberapa kali koordinasi dengan BBWS Citanduy dan mereka menyatakan keseiapannya dalam menyelesaikan banjir tahunan ini.

Baca juga : HEBOH Mortir Ditemukan Warga Plang Kota Tasik

“Ini harus segera ada solusi. Kalau terus dibiarkan debit air yang masuk ke permukiman warga bisa semakin besar. Dampaknya mengancam keselamatan warga yang terendam banjir. Makanya kami meminta segera ada solusi terkait banjir Sukaresik,” ujarnya.

Selain di lokasi banjir, kata dia, penyelesaian yang baik pun tidak hanya di hilir, melainkan harus memperhatikan hulu sungai. Sehingga serapan air di lokasi tersebut bisa semakin baik dan diharapkan bisa mengurangi banjir di hilir.

Ketua Forum Tasik Utara Bangkit (FTUB) Ato Rinanto mengatakan, pihaknya melihat belum pernah ada itikad baik dari pemerintah daerah dalam menangani banjir Sukaresik. Pasalnya, sudah tiga era bupati belum ada upaya penanggulangan untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Artinya pemerintah daerah tidak serius menyikapi persoal banjir Sukaresik ini,” katanya.

Padahal, kata dia, banjir rutin ini terjadi ketika hujan turun. Artinya, banjir ini bisa saja mengancam keselamatan warga kapan saja. “Hujan kan bisa datang siang, pagi, sore bahkan malam hari ketika masyarakat sedang tidur.

Jadi sangat berbahaya sekali kalau terus dibiarkan seperti ini, karena setiap tahun intensitasnya bisa semakin besar,” ujarnya.

Menurutnya, ketika pemerintah tidak berpihak dan serius dalam menyelesaikan persoalan banjir ini. Masyarakat harus bergerak dalam memperjuangkan hak-haknya untuk keselamatan dari ancaman banjir. “Bila perlu semua yang terdampak audiensi ke pemerintah dan DPRD untuk meminta kejelasan dalam penanganan banjir ini, sehingga ada perhatian serius,” katanya.

Intinya, kata Ato, sangat diharapkan sekali banjir Sukaresik ditangani sampai tuntas. Sehingga ke depan tidak terjadi lagi banjir akibat luapan air sungai.

Karena, dampak dari banjir pun beragam, mulai dari kerugian masyarakat yang memiliki sawah, kolam dan perabotan rumah tangga. Termasuk lingkungan pun tidak akan sehat ketika setiap hujan air sungai masuk ke permukiman.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Tasikmalaya Nuraedidin mengatakan, pihaknya bersama Polres Tasikmalaya Kota dan TNI meninjau ke lokasi banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik.

“Kondisi terakhir sampai sore ini banjir sudah surut hanya setinggi mata kaki orang dewasa. Kita sudah mempersiapkan tanggap darurat untuk mengantisipasi banjir susulan di tengah intensitas hujan yang tinggi,” terang dia.

Menurutnya, banjir Sukaresik memang menjadi masalah klasik setiap tahunnya karena terus terjadi. Namun, pemerintah daerah sebetulnya sudah berupaya dalam rangka meminimalisir banjir langganan ini. “Tahun lalu bahkan pemerintah daerah, kecamatan dan desa sudah bertemu Pemprov Jabar dan BBWS agar dilakukan normalisasi dan pelebaran sungai,” kata dia.

Namun, jelas dia, saat sudah disepakati ada hambatan karena ada penolakan dari masyarakat setempat, karena ingin ganti rugi lahan yang dikhawatirkan rusak oleh alat berat BBWS untuk pengerukan Sungai Cikidang-Citanduy.

Diakuinya, memang ada terjadi miskomunikasi antara pemerintah desa setempat dengan masyarakat, ketika sosialisasi ke warga.

Sehingga masyarakat ingin ada ganti rugi. Sehingga rencana normalisasi batal dilaksanakan. Pemerintah daerah, tetap berupaya dan pemerintah kecamatan dan desa diharapkan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat. Dan juga terus meminta BBWS agar program normalisasi dimasukan kembali di tahun 2021 ini.

“Memang harus disadari karena normalisasi ini bukan proyek strategis nasional, maka tidak ada ganti rugi dan tanah di bantaran sungai adalah milik negara,” kata dia. (yfi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.