DPRD Mulai Kaji Raperda RTRW

143
0
MENYAMPAIKAN. Wakil Bupati Pangandaran H Adang Hadari menyampaikan Raperda tentang RTRW dalam rapat paripurna DPRD Pangandaran, Jumat (20/4).

PARIGI – DPRD Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran 2018-2038. Raperda tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Pangandaran H Adang Hadari.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Iwan M Ridwan ini juga menghasilkan kesepakatan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tentang Raperda tersebut.

Iwan mengatakan Perda tentang RTRW sudah lama sekali ditunggu. Karena perda tersebut merupakan induk dari seluruh rencana pembangunan jangka panjang dan pendek.

“Alhamdulillah hari ini kita sepakat bahwa perda RTRW akan segera dibahas oleh pansus sekitar 20 harian lah. Insyaallah bulan Mei kita sudah memiliki perda tentang RTRW,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (20/4).

Menurut dia, penantian untuk memiliki perda RTRW cukup panjang. Sekitar tiga tahun.

“Ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dari Bappenas, kementerian lainnya termasuk dalam negeri dan juga provinsi. Karena perda ini harus disinkronkan antara pusat dan provinsi, termasuk daerah sekitar dan juga perbatasan,” jelasnya.

Iwan melanjutkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD harus mengikuti dan menyesuaikan dengan Perda RTRW baru.

“Kalau kemarin kan cantolannya menyesuaikan ke RTRW Ciamis. Kalau RTRW yang baru sudah jadi maka perda tersebut harus menyesuaikan kembali,” terangnya.

Menurutnya, untuk perbedaan RTRW Ciamis dan RTRW baru tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Hanya ada beberapa penyesuaian saja.

“Contohnya kalau di RTRW di Kabupaten Ciamis daerah yang boleh dijadikan tambang itu kan Kecamatan Cimerak. Namun, untuk saat ini berubah karena kita akan lebih mengedepankan pelestarian alam. Apalagi pariwisata identik dengan keindahan alam,” ucapnya.

Usai RTRW mereka juga berencana untuk membahas tentang Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda).

“Mudah mudahan nanti arah kepariwisataan di Pangandaran semakin jelas sesuai koridor dan rel,” terangnya.

Sementara untuk pansus pembahasan Raperda tentang RTRW terdiri dari 10 anggota. Ketua dipegang oleh Asep Noordin dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua Solehudin dari Fraksi PKS, Sekretaris Yenyen dari Frakis PAN. Untuk anggota terdiri dari Asikin dan Cicih Mintarsih dari Fraksi PPP, Ade Ruminah dan Toto Heryana dari Fraksi Golkar, Alif Suhendi dari Fraksi PAN, Sutarya dan Anwar dari Frakis PKB. Proses pembahasan akan dilakukan hingga tanggal 9 Mei 2018.

Wakil Bupati Pangandaran H Adang Hadari mengatakan setelah pembahasan di DPRD, RTRW tersebut kemudian akan dikembalikan lagi ke gubernur.

“Kalau dari Kementerian Agraria suratnya sudah ada. Nanti tinggal ke gubernurkan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk masalah tambang atau galian C sejauh ini tidak ada masalah.

“Lambannya perizinan tambang itu alasannya karena harus ada dulu RTRW dan alhamdulillah untuk izin seperti pertambangan di Limusgede sudah keluar,” jelasnya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.