Beranda Kota Tasik DPRD Peringatkan Pemkot

DPRD Peringatkan Pemkot

133
BERBAGI
H Heri Ahmadi Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya

Temuan BPK Jangan Menjadi Kebiasaan
CIHIDEUNG – Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan warning dari DPRD: Jangan jadikan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai kebiasaan.
Peringatan dari DPRD untuk Pemkot sebagai respons atas temuan BPK seperti yang dibeberkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
Dalam paparannya, Fitra menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya penyimpangan anggaran senilai Rp 1.574.905.841,35 atas belanja daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya Tahun Anggaran (TA) 2017.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Heri Ahmadi mengatakan temuan BPK dalam suatu pekerjaan pemerintah merupakan hal biasa. Karena terbilang persoalan administratif. Ditindaklanjuti selama dua minggu kemudian dilaksanakan pengembalian uang ke kas negara.
“Prinsipnya temuan BPK kan administratif. Asalkan kelebihan bayar dikembalikan ke kas negara ya selesai. Namun secara fisik hasil pembangunan tidak bisa disiasati,” maklumnya Kamis (5/4).
Lalu apa bibit persoalannya hingga selisih perhitungan seperti lambatnya waktu pengerjaan yang harusnya sesuai hitungan kontrak malah ngaret? Analisanya, ngaretnya pengerjaan karena cuaca yang tidak mendukung. Alhasil harus melakukan pengembalian. Alasan lainnya, fluktuatifnya harga barang. Ini berefek kepada bisa kurang atau lebih dari yang direncanakan dalam penganggaran.
“Kita pahami kalau pekerjaan itu mesti ada selisih. Tetapi harus berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah dong agar tidak terulang kembali apalagi nilainya kerap besar,” keluhnya.
Setelah muncul temuan BPK, politisi PKS ini meminta Pemkot memperketat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dinas teknis. Sehingga, adapun selisih atau pengembalian dapat diminimalkan tidak terlampau tinggi. “Kita tahu pekerjaan besar maupun kecil yang tidak dilelang, numpuk di PUPR dan Perwaskim. Administrasi pun kejar tayang di akhir tahun. Itulah yang perlu dijadikan pelajaran,” tegasnya.
Untuk itu, dia mendorong agar dinas teknis menyiasati pekerjaan. Jangan sampai keteteran di akhir tahun. Akibat tumpukan pekerjaan. Sementara pengawasan tidak fokus.
Nah, untuk itu, pekerjaan di tahun ini, diupayakan awal tahun sudah ada perkembangannya. “Anggaran kan sudah diketuk. Kerjakan dari sekarang yang bisa digarap, agar tidak molor dan numpuk di akhir tahun, akhirnya tidak terawasi maksimal. Pemborong itu sudah siap kerjakan sebenarnya, tetapi tunggu surat perintah kerja (SPK) dan itu jumlahnya bukan satu atau dua saja,” beber Heri.
Adapun kekosongan yang terjadi pada kedua dinas teknis, PUPR dan Perwaskim, Heri memaklumi. Seperti pucuk pimpinan dan kepala bidang yang di-pelaksana tugas (Plt)-kan. Tetapi bukan alasan urgent dalam mengelola uang rakyat ke dalam bentuk pembangunan. “Makannya dari sekian banyak kerjaan itu harus dicicil. Sudah tahu pegawai kurang atau kendala lainnya. Jangan sampai keteteran lagi di akhir tahun,” sarannya.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim menganalisa temuan BPK karena adanya kelemahan dari sisi perencanaan dinas teknis dan sumber daya manusia (SDM) tidak peka terhadap regulasi dan penghitungan volume atau satuan harga yang sudah diatur.
“Dalam penghitungan volume dan harga satuan itu kan ada Perwalkotnya. Mau tidak mau harus mengikuti standar sesuai surat keputusan (SK) dari wali kota. Jadi pegawai harus pahami itu,” ujarnya saat menghubungi Radar, Kamis (5/4).
Faktor lainnya, kata dia, lemahnya pengawasan sehingga suatu pekerjaan lolos begitu saja tanpa diketahui secara detail adanya miskalkulasi. Muslim mencontohkan ketika kegiatan pengaspalan. Metode pengawasan pengaspalan yakni penghitungan tebal, panjang dan lebar. Sehingga ketika pekerjaan dilaksanakan pertengahan bulan dan dicek di akhir tahun tentu terjadi selisih. “Karena lambatnya pemeriksaan, pekerjaan beberapa bulan lalu pasti sudah rusak apalagi terguyur hujan. Dan, ini akibat lemahnya pengawasan khusus dari tim teknis,” tuturnya.
Bagi politisi PDIP ini, faktor lainnya juga bisa disebabkan nakalnya pihak rekanan dalam mengerjakan pembangunan. Akibat banyaknya pekerjaan yang berlangsung dalam suatu kurun waktu, pengawasan lemah memberi celah bagi pihak ketiga untuk berlaku tidak fair.
“Ini sebetulnya di tim teknis. Kalau DPRD kan tidak mungkin bawa-bawa meteran saat sidak (inspeksi mendadak) mengukur ketebalan atau apa. Kita sekilas saja apakah sesuai rencana pekerjaan atau tidak,” jelasnya.
Dia menyarankan penempatan pegawai, baik di Dinas (PUPR) dan (Perwaskim) harus linier dengan bidang tersebut. Kemudian mengantongi sertifikasi di bidang tersebut. “Jadi jangan sampai orang kesehatan ditugaskan di pekerjaan umum. Harus sesuai kemampuan dan bidangnya sebab akan berimbas kepada hal seperti ini,” tegas Muslim. (igi)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.