Partai Pengusung Harus Maraton Bahas Posisi Z2

DPRD Tunggu Usulan Nama Cawabup

59
Ferry Wilyam ST

SINGAPARNA  – Empat fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta partai pengusung Uu-Ade, PDI Perjuangan, PAN dan PKS segera mengusulkan nama untuk mengisi jabatan wakil bupati (wabup) pada sisa periode ini.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Ferry Willyam ST meminta partai pengusung segera melakukan pertemuan membahas jabatan wakil bupati. Karena tidak baik apabila terlalu lama posisi orang nomor dua di kabupaten ini kosong.

“Saya minta pengusung segera usulkan dua nama ke DPRD untuk dipilih satu terbaik. Karena efektifnya pemerintahan ketika jabatan kepala daerahnya lengkap, ada bupati dan wakilnya. Paling utama adanya wakil adalah keseimbangan,” ujarnya kepada Radar, Kamis (13/12).

Kata dia, saat ini DPRD masih terus menunggu usulan dua nama dari partai pengusung. Karena kalau sudah ada usulan, DPRD langsung menindaklanjuti dengan pembahasan dan rapat paripurna penentuan satu nama yang akan mengisi jabatan wakil bupati pada sisa periode ini.

Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya Drs Ending Sunaryo SPd pun meminta partai pengusung maraton membahas soal calon wakil bupati dan segera diusulkan ke DPRD.

“Kalau tidak ada wakil bupati, pemerintahan bisa dibilang pincang atau tidak lengkap. Apalagi saat ini posisi sekda diisi oleh Plh. Kita minta segera diusulkan dan ditetapkan dua nama oleh pengusung, supaya kita di DPRD menentukan satu terbaiknya,” kata Ending.

Sekretaris Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya Basuki Rahmat MSi meminta partai pengusung jangan tinggal diam menyikapi kosongnya jabatan wakil bupati. Melainkan harus secepatnya membahas siapa yang diusulkan ke DPRD untuk mengisi posisi orang nomor dua di kabupaten ini.

“Waktu penentuan ini jangan terus diulur. Partai pengusung harus ada kepastian soal siapa yang akan diusulkan ke DPRD,” terangnya.

Soal wabup, kata dia, PPP tidak menjadi beban ada atau tidaknya wabup pada sisa periode ini. Karena secara administrasi, partai berlambang kakbah ini hanya sebagai partai pendukung dan bukan pengusung. Sementara, partai pengusung akan menjadi beban apabila tak mengusulkan wakil bupati. Karena dalam aturan sudah jelas kalau sisa periode lebih dari 18 bulan harus diisi jabatan wabup-nya.

“Nanti publik yang akan menilai dan bertanya, kenapa partai pengusung tidak mengusulkan wakil bupati. Apa yang akan menjadi jawaban pengusung kepada publik. Kalau kita tidak jadi beban, kita meminta segera diusulkan,” paparnya.

Terpisah, Anggota Fraksi PKB Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi ST mengatakan soal jabatan wakil bupati diserahkan kepada kebijakan politik partai pengusung. Akan tetapi, soal aturan ini harus tetap dijalankan. Artinya ketika sisa periode lebih dari 18 bulan, jabatan wakil bupati harus diisi.

“DPRD hanya pada proses pemilihan atas pengusulan dari partai pengusung. Maka segeralah diusulkan ke DPRD, nanti dibahas dan dipilih satu nama,” ungkapnya.

Menurutnya, apabila kebijakan hanya bertumpu dari bupati saja tidak terlalu kuat dan maksimal. Apalagi saat ini posisi sekda diisi Plh kemudian wakil bupati tidak ada. Karena dalam menjalankan pemerintahan perlu kerja tim.

“Skan cape kalau sendiri, banyak hal dan agenda yang memang tidak bisa dilakukan sendiri,” katanya. (dik)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.