Draft Omnibus Law Pajak Rampung Desember

32
0

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan draft aturan perpajakan skema Omnibus Law akan selesai pada Desember 2019. Kemudian, draft tersebut diserahkan ke DPR untuk digodok dan selanjutnya disahkan.

Sejauh ini, draft Omnibus Law sektor perpajakan sudah sampai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Maaruf Amin beserta jajaran menteri kabinet Indonesia Maju.

“Kira-kira itu difinalkan, timeline-nya berharap final draft bisa selesai dan harmonisasi dan bisa disampaikan ke DPR sebelum reses 18 Desember. Januari sudah bisa bahas dan sudah komunikasi ke DPR,” kata Sri Mulyani di Jakarta Kamis (28/11).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan RUU Omnibus Law untuk mentransformasi ekonomi. Selain itu, mengantisipasi perubahan di digital ekonomi dan sistem pajak Indonesia bisa kompetitif dengan perpajakan global.

Menteri Sri Mulyani membeberkan terdapat enam area dalam skema susunan pajak dalam Omnibus Law.

Pertama, menurunkan PPh Badan yang saat ini 25 persen menjadi 20 persen secara bertahap. Pada 2021 akan diturunkan menjadi 22 persen dan pada 2023 akan menjadi 20 persen.

Kedua adalah menghapuskan pajak dividen. Perusahaan dalam negeri yang melakukan ekspansi dan memiliki share di bawah 25 persen dikenakan pajak dividen. Namun saat ini tidak dikenakan.

Ketiga, pajak teritorial yakni wajib pajak orang pribadi yang sudah di luar negeri lebih dari 183 hari akan dikenakan pajak dari negara tersebut. Sementara bagi WNA yang kerja di Indonesia hanya dikenakan pajak dari RI saja.

Keempat, mengurangi penalti pajak dan bunganya. Selama ini, kalau ada yang pajaknya kurang bayar lebih dari 2-3 tahun maka akan dikenakan denda yakni 2 persen perbulannya.

Kelima, mengenai pajak e-commerce terutama perusahaan digital. Pemerintah tetap memungut pajak meski perusahaan e-commerce tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT).

Kemudian, terakhir menjadikan seluruh insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance menjadi satu bagian.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi terobosan pemerintah dalam sektor perpajakan ke dalam omnibus law. Kendati demikian, omnibus law pajak tidak perlu menyentuh perubahan yang bersifat mendasar, seperti perubahan rezim worldwide income ke teritorial yang menyeluruh.

“Ide menerapkan rezim teritorial secara terbatas hanya pada WNI yang menjadi residen di negara lain atau WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri sudah cukup bagus,” ujar Yustinus. (din/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.