DRPD Sesalkan Alih Fungsi Aset Pemprov Jabar

104
0

BANDUNG – Alih fungsi aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menuai kritik dewan. DPRD Jabar bahkan menyesalkan perubahan fungsi tersebut. Salah satunya bangunan di sekitar Gedung Negara yang sebelumnya berfungsi sebagai kantor Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan (BKPP) Wilayah III Kabupaten Cirebon rencananya akan berubah fungsi sebagai pusat kreativitas (creative center).

Pasalnya, Gedung Negara yang telah dinobatkan sebagai bangunan heritage tersebut merupakan bangunan bernilai sejarah tinggi peninggalan Belanda. Selain itu, banguna disekitar Gedung Negara saat ini dalam proses pengerjaan pusat kebugaran. Hal itu dinilai tidak sinkron dengan bangunan utama yakni Gedung Negara.

Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat menyesalkan pemanfaatan aset Pemprov Jabar tidak sesuai dengan bangunan utamanya. “Karena, Gedung Negara ini sebagai heritage, tentu dalam ukurannya sudah ditentukan dalam undang-undang,” ujar Sadar di Gedung Negara, Kabupaten Cirebon, Kamis (7/11).

Sehingga, lanjut dia, tidak diperbolehkan dalam ukuran apapun mengubah apalagi merusak sebelum ada kesesuaian dengan pertaturan perundangan yang berlaku. Dengan kata lain, heritage ini harus dipertahankan kontruksinya seperti sediakala.

“Jangankan merusak bangunan, mengubah kontruksinya pun harus diperhitungkan sesuai peraturan yang berlaku,” kata dia.

Dia menambahkan, terlebih dengan adanya rencana perubahan nama bangunan tersebut dengan istilah asing yakni creative center. Padahal, bangunan utama tersebut sudah terkenal dengan Gedung Negara setelah BKPP dibubarkan semenjak UU No 23 Tahun 2014 diberlakukan.

“Termasuk dengan penamaannya jangan sampai dirubah, enggak usah pakai istilah Bahasa Inggris, udah aja Gedung Negara,” ucapnya.

Di sisi lain, tambah politisi PKS itu, pembangunan di sekitar bangunan Gedung Negara yang tengah digarap seharusnya menyesuaikan dengan bangunan utama. Sementara, dari kontruksinya bangunan yang saat ini dalam tahap pengerjaan, dapat dikatakan tidak mengikuti bangunan utama dan lebih modern.

“Harusnya ada konekting antara bangunan utama dengan bangunan yang sedang digarap. Kalau seperti ini yang ada malah menjadi timpang dengan konsep kontruksi bangunan seperti itu,” tambah dia.

Kendati demikian, Sadar menyebutkan, rencana pembangunan seharusnya menyesuaikan dengan bangunan asal. Konsep pusat kebudayaan lebih cocok untuk dijadikan sarana destinasi wisata yang menyediakan hasil kerajinan khas Kacirebonan ketimbang sarana olahraga. Terlebih dengan adanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dapat berpotensi pariwisata yang menjanjikan.

“Kedepannya tidak menutup kemungkinan dapat menarik minat pengunjung baik lokal maupun internasional untuk datang ke Cirebon, termasuk Gedung Negara. Apalagi aksesnya dipermudah dengan adanya Bandara Kertajati,” ucapnya.

Secara fungsi, Ketua Persatuan Futsal Jawa Barat itu manambahkan, adanya bangunan tambahan di sekitar Gedung Negara tidak mengurangi nilai estetika dan tidak menyalahi peraturan penganggaran.

“Kalau soal asetnya sudah aman, tapi jangan sampai ada permasalahan dikemudian hari setelah adanya bangunan tambahan ini yang status bidangnya dibawah Dinas Pemukiman Dan Perumahan (Diskimrum),” tandasnya. (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.