Beranda Rakyat Garut Dua Pasang Balon di Garut Tak Lolos Penetapan

Dua Pasang Balon di Garut Tak Lolos Penetapan

37
0
BERBAGI
PROTES. Tim pemenangan Pasangan Calon Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah menyampaikan keberatan terkait hasil rapat pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati Garut yang tidak meloloskan pasangan Pasti kepada Panwaslu Kabupaten Garut di Gedung Intan Balarea, Tarogong Kidul Senin (12/2).

TAROGONG KIDUL – Dua pasangan bakal calon (balon) dari partai politik dan jalur perseorangan dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU Garut saat rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Gedung Intan Balarea, Tarogong Kidul Senin (12/2).

Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/ISI/2018, bakal calon yang tidak lolos verifikasi adalah pasangan Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah yang diusung partai Demokrat dan PKB, serta pasangan Soni-Usep dari jalur perseorangan.

Empat pasang lainnya dinyatakan lolos dan ditetapkan menjadi pasangan calon. Diantaranya pasangan petahana Rudy Gunawan-Helmi Budiman yang diusung PKS, Gerindra dan Nasdem, pasangan Agus Hamdani-Pradana Aditya Wicaksana yang diusung PPP, PAN dan Hanura, pasangan Iman Alirahman-Dedi Hasan Bachtiar yang diusung Partai Golkar dan PDIP, serta pasangan Suryana-Wiwin dari jalur perseorangan.

Ketua KPU Garut Hilwan Fanaqi mengatakan putusan yang dikeluarkan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. KPU Garut pun siap mempertanggungjawabkan seluruh keputusan yang telah ditetapkan.

Apabila ada pasangan calon yang keberatan dengan keputusan itu, Hilwan mempersilakan untuk mengajukan gugatan kepada Bawaslu Jabar, DKPP atau PTUN. “Kami siap menghadapi karena berkomitmen mempertanggungjawabkan apa yang telah diputuskan,” tegasnya usai membacakan putusan saat rapat pleno.

Setelah penetapan pasangan calon, kata Hilwan, KPU Kabupaten Garut memberi waktu tiga hari kepada Panwaslu dan tim pemenangan pasangan calon yang tidak lolos untuk memberi tanggapan terhadap putusan tersebut. Selanjutnya, KPU akan melaksanakan pengundian nomor urut tanggal 15 Februari 2018.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut Heri Hasan Basri menegaskan lembaganya bertugas mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pilkada. Juga, menindaklanjuti setiap keberatan dari tim pemenangan pasangan calon.

Mengenai putusan KPU, lanjutnya, Panwaslu Garut menilai kinerja KPU Garut khususnya dalam hal penetapan pasangan calon sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
“Untuk laporan yang keberatan kami akan teliti dan proses dulu,” paparnya.

Berdasarkan pantauan Rakyat Garut, usai rapat pleno pe­netapan, letua dan ko­mi­sioner KPU serta Panwaslu langsung men­dapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Kedua pe­nye­lenggaran Pilkada Garut ini meninggalkan lokasi rapat pleno dengan kendaraan taktis Baracuda milik Brimob.
Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengatakan penggunaan mobil Baracuda merupakan standar prosedur keamanan bagi pejabat negara yang membutuhkan perlindungan khusus. “Dalam even kayak gini, selanjutnya mereka dibawa ke tempat aman dan steril,” katanya.

Budi menampik penggunaan Baracuda disebabkan keselamatan anggota KPU dan Panwaslu terancam setelah adanya dua pasangan bakal calon bupati dan wakilnya yang tidak lolos. “Enggak. Ini hanya pengamanan, memang VIP,” tandasnya. (yna)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here