Dugaan Kecurangan Pilkada Tasik, WANI Laporkan KPU ke DKPP

720
0

KOTA TASIK – Kubu pasangan nomor urut 4 di Pilkada Kabupaten Tasik, Iwan Saputra-Iip Miftahul Paos (WANI) akan melapor ke Dewan Kerhomatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) terkait belum bersikapnya KPUD.

Hal itu ditegaskan kuasa hukum WANI, Daddy Hartadi SH saat jumpa pers di Rumah Kemuning, Kota Tasik, Kamis (07/01) siang.

Kata dia, apa yang dilakukan KPU dengan tak mematuhi rekomendasi Bawaslu hingga lewat 7 hari adalah sebuah bentuk dugaan pelanggaran kode etik tak menjalankan perintah Undang-Undang.

“Hari ini kami akan melaporkan ke DKPP, karena telah lewat 7 hari KPU tak kunjung memenuhi rekomendasi Bawaslu,” paparnya.

Terang dia, Bawaslu sejak pekan lalu telah jelas memberikan rekomendasi ke KPU terkait pelaporan dugaan pelanggaran kewenangan di Pilkada yang telah dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran.

“Laporan klien kami (WANI) terkait keputusan KPU yang telah dimandatkan Undang-Undang berimplikasi pada pembatalan calon di Pilkada,” terangnya.

“Pada 26 Desember 2020 kan Bawaslu sudah menangani laporan kita dan diputuskan telah terbukti dugaan pelanggarannya hingga merekomendasikan ke KPU untuk menjalankannya,” sambungnya.

Dia menambahkan, KPU padahal tinggal menjalankan rekomendasi Bawaslu dalam kurun waktu 7 hari sesuai Undang-Undang karena bersifat mengikat dan wajib.

“Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender. Jadi 7 harinya itu sampai jam 00.00 tanggal 6 Januari 2021, dan hari ini KPU belum menjalankan rekomendasi Bawaslu,” tambahnya.

Maka, jelas dia, pihaknya menuding KPU telah melanggar pedoman etik, di mana di dalamnya ada azas integritas dan prinsip akuntanbilitas.

Yaitu, wewenang KPU harus menjalankan perintah Undang-Undang.

“Ketika telah terpenuhi pelanggaran etik, maka yang bisa mengadilinya adalah DKPP. Jadi kami akab melaporkan gugatan ke DKPP atas perilaku KPU yang melalaikan perintah hukum,” jelasnya.

Cabup Nomor Urut 4, Iwan Saputra menuturkan, Bawaslu telah terang-terangan melaporkan kepada pihaknya bahwa dugaan pelanggaran oleh paslon petahan dinyatakan telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan.

“Hari ini kita mendapati ada perbedaan persepsi hingga melewati 7 hari, tentunya kami sebagai bentuk tanggung jawab ke publik dan pemilih kami, melalui kuasa hukum akan menindaklanjuti hal ini,” tukasnya.

(rezza rizaldi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.