Dugaan Korupsi Retribusi Situ Lengkong Ciamis Tak Terbukti, Kejari Kalah..

118
0
KOMPAK. Mantan Kepala Desa Panjalu Kabupaten Ciamis R Haris R Cakradinata SE (tengah) bersama kuasa hukumnya usai menerima putusan tidak terbukti melakukan korupsi retribusi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Minggu (31/1/2021). IMAN S RAHMAN/RADAR TASIKMALAYA
Loading...

CIAMIS – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) Bandung memutuskan dugaan tindak pidana korupsi retribusi Situ Lengkong Panjalu yang menjerat kepala Desa Panjalu dinyatakan tidak terbukti.

Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum Mantan Kepala Desa Panjalu R Haris R Cakradinata SE, Dudung Hidayat SH MH kepada Radar, Minggu (31/1/2021).

Kata dia, selama kliennya menjadi tahanan titipan di LP Kebon Waru Bandung, proses persidangan sudah berlangsung selama 11 kali dengan berbagai argumen dan bukti bahwa tidak ada korupsi dalam pengelolaan retribusi Situ Lengkong Panjalu.

“Alhamdulillah pada Rabu (27/1/2021) pukul 12.00, hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bandung memutus lepas klien kami dari segala tuntutan hukum. Dengan alasan, menurut pertimbangan hakim tidak terbukti melakukan tindak pidana kurupsi dari persoalan retribusi, melainkan dipergunakan untuk kepentigan pepenyelenggaran kegiatan pemerintahan desa, seperti pembangunan fisik dan sebaginya,” ujarnya, menjelaskan.

Baca juga : Awal Februari, Pemkab Ciamis Gelar Vaksinasi

loading...

Lanjut dia, putusan tersebut berdasarkan hasil audit dari BPKP yang menyatakan secara jelas bahwa uang retribusi yang tidak disetorkan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa. “Setelah ada putusan bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung, klien kami harus dipulihkan nama baiknya oleh Kejaksaan Negeri Ciamis,” ucapnya.

Menurut dia, salah besar kalau retribusi Situ Lengkong Panjalu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi untuk kepentingan pribadi kepala desa. Padahal sudah jelas uang retribusi tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Panjalu, di antaranya penataan para pedagang di Panjalu, fasilitas wisata dan pembangunan jalan.

“Jadi tidak ada uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan pemerintahan desa guna penataan objek wisata lebih maju,” ujarnya, menambahkan.

Kata dia, kasus ini sudah bergulir sejak 2017 dengan rentan waktu yang cukup lama hingga awal tahun ini diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Bandung. “Dengan proses yang panjang ini klien kami sudah banyak dirugikan dalam berbagai hal. Tentunya ini harus menjadi perhatian Kejaksaan Negeri Ciamis nuntuk memulihkan nama baiknya,” katanya.

Kemudian, tambah dia, kliennya sudah banyak berjasa terhadap pembangunan di Desa Panjalu, terlebih dalam pengelolaan objek wisata. Bahkan sejak menjabat sebagai kepala desa banyak penghargaan yang diraih berkat kerja keras dan pemikirannya dalam pembangunan.

Kuasa Hukum lainnya, Ade Purnama SH MH menilai seharusnya kasus ini tidak sampai kepada persidangan, melainkan dilakukan pembinaan. Karena uang tersebut tidak terbukti dipergunakan oleh pribadi, melainkan utnuk kepentingan pembangunan.

“Bahkan dari pertimbangan putusan hakim menyatakan, sebaiknya ini dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah terhadap kepala desa bukan dengan cara proses hukum pidana seperti ini. Itu saya baca dalam putusan hakimnya seperti itu,” ujarnya.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis Ahmad Tri Nugraha SH saat dikonfirmasi terkait putusan dari Pengadilan Tipikor Bandung bahwa kasus retribusi Situ Lengkong Panjalu tidak terbukti, belum memberikan keterangan. “Akan memberikan keterangan di kantor Senin dan ditunggu,” katanya dengan singkat. (isr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.