Dugaan Mark Up di Bagian Umum Pemkab Tasik, APH Tunggu Laporan Warga

894
0
ilustrasi

SINGAPARNA – Aparat Penegak Hukum (APH) akan bertindak apabila ada laporan dari masyarakat terkait indikasi mark up atau tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat studio dan kendaraan operasional di Bagian Umum Setda Kabupaten Tasikmalaya.

Kapolres Tasikmalaya AKBP Hendria Lesmana SIK mengatakan, banyaknya kritikan dari berbagai pihak soal anggaran pengadaan di Bagian Umum Setda Kabupaten Tasikmalaya dalam pengadaan barang, dari sisi APH tidak bisa bertindak lebih jauh sebelum ada laporan adanya indikasi ke arah penyelewengan atau ada delik aduan.

Baca juga : Plaza Asia Kota Tasik Salurkan APD dan Ratusan Masker ke 22 Puskesmas

“Sampai saat ini kita belum mendapatkan laporan, kita sebagai penegak hukum tidak cukup dengan asumsi saja, kita harus sesuai laporan dan fakta temuan di lapangan, kalau mau dilaporkan silahkan saja,” ujarnya kepada Radar, Rabu (22/4).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya Sri Tatmala Wahanani SH mengatakan, langkah kejaksaan tidak begitu saja bertindak melakukan investigasi sebelum jelas duduk perkaranya. Termasuk persoalan pengadaan alat studio dan kendaraan operasional yang dianggap tidak sesuai.

“Semuanya harus jelas dulu indikasinya apa. Kalau kami itu bergerak setelah ada unsur tindak pidana indikasi dugaan korupsi atau yang lain. Ini belum ada laporan,” ujar dia.

Loading...

Sebagai penegak hukum, terang dia, tetap tidak bisa berasumsi, jadi menunggu saja aduan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Ini belum terjadi temuan, kalau baru hasil LKPJ belum bisa bersikap karena tidak ada indikasi laporannya. “Kalau yang dilaporkannya apa, kalau dilaporkan ke kejaksaan ketika ada indikasi dugaan korupsi, baru ditindaklanjuti,” ujar dia.

Inspektur Kabupaten Tasikmalaya EZ Alfian mengaku belum mendalami soal pengadaan alat studio dan kendaraan operasional di Bagian Umum yang dianggap tidak rasional.

Jelas dia, Inspektorat sendiri mempunyai peran setiap pengajuan anggaran itu akan melalui tahapan review kaitan pengadaan barang ini sekian, total dan lainnya. Nanti dari review ini baru bisa mencegah kalau itu belum direalisasikan.

“Kalaupun sudah direalisasikan, jika ada indikasi ditemukan sesuatu yang ganjil atau tidak sesuai dengan aturan akan menjadi temuan, selama pengadaan itu dari sisi harga dan lainnya itu dianggap ada yang tidak wajar,” ujar Alfian saat dihubungi Radar, kemarin.

Menurut Alfian, selama pengajuan usulan anggaran untuk pengadaan di setda berada di jalur normatif sesuai aturan akan melakukan pengadaan berapa dan jenisnya apa, kemudian selama harganya sesuai itu tidak menjadi masalah.

Baca juga : Awak Angkum di Tasik Mulai Kesulitan

Akan tetapi, ungkap dia, pihaknya tidak bisa melihat pengadaan segala macam apakah itu terlalu mahal atau tidak tetap harus tahu dulu jenisnya. Jadi intinya, Inspektorat itu melihat dari perencanaan dengan review dulu setelah pelaksanaan.

“Yang bidikan kita ada atau tidaknya sesuatu yang bertentangan dengan aturan itu. Kecuali memang nanti ditemukan hal-hal yang keluar dari kepatutan dari harga, karena ada APS dan lain-lain,” tegas Alfian. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.