Dugaan Pemotongan Bansos, Pemkot Harus Bersikap Jangan Hanya Terima Aduan

187
0

TASIK – Pemerintah Kota Tasikmalaya diminta turun tangan merespons dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19. Supaya persoalan tersebut tidak menimbulkan masalah baru ke depannya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim MSi meminta pemerintah mengecek ke lapangan. Agar ada kejelasan soal pemotongan bantuan sosial tersebut.

Baca juga : Dalam 5 Hari, 94.000 Nasi Bungkus Dibagikan Dishub Kabupaten Tasik, Datanya Sesuai Usulan

“Ya harus cek langsung ke lapangan, jangan dibiarkan,” ujarnya kepada Radar, Selasa (21/7).

Jika memang pemotongan tersebut berdasarkan kesepakatan para penerima, maka tidak perlu disoal. Karena, menurutnya hal itu bisa dianggap pengertian untuk warga yang tidak dapat bantuan.

“Secara aturan mungkin melanggar, tapi secara nurani ya wajar,” ungkapnya.

Ketika memang ada pemotongan secara sepihak, sambung Muslim, tanpa ada kesepakatan dengan penerima, maka perlu ada tindak lanjut. Sebab di situ ada hak masyarakat yang diambil secara paksa.

“Harus ada pengembalian kepada yang dipotong kalau memang bukan kesepakatan,” ujarnya.

Menurut Muslim, adanya pemotongan tersebut berawal dari kesalahan pemerintah. Karena faktanya banyak warga yang batal menerima bantuan akibat ketidaksesuaian NIK di KTP dan KK.

“NIK itu kan bukan mereka yang buat, tapi pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, jeda antara bantuan dari daerah, provinsi dan pusat terbilang lama. Kondisi itu, juga memicu kesalahpahaman di masyarakat yang menerima bantuan.

“Mereka sudah tercatat sebagai penerima, tapi karena bantuannya belum diberikan ya pasti mereka merasa tidak kebagian,” katanya.

Muslim juga meminta pemerintah memastikan semua warga yang kurang mampu dan terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan.

“Jangan sampai kekeliruan pada dokumen administrasi menjadi alasan. Kalau memang mereka layak menerima, ya harus diberi bantuan apapun alasannya,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya H Nana Rosadi mengaku tidak punya kewenangan apapun dalam menindaklanjuti aduan pemotongan bansos.

Namun informasi tersebut sudah sampai kepada Wali Kota Tasikmalaya selaku pemangku kebijakan.

“Dari awal kita sudah mengingatkan jangan sampai ada pemotongan, selebihnya kami tidak punya kewenangan,” katanya.

Adapun untuk warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan, pihaknya akan membahasnya di Gugus Tugas. Diharapkan bantuan bagi mereka bisa dialokasikan lagi dari dana APBD Kota Tasikmalaya.

“Kita akan cari solusinya, supaya semua tetap dapat bantuan,” pungkasnya.

APH Diminta Turun Tangan

Aliansi Mahasiswa STAI Tasikmalaya (AMST) mendesak aparat penegah hukum (APH) terjun merespons adanya pemotongan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Sebab, pihaknya pun mendapat laporan di wilayah Tamansari bahwa pembagian bantuan sebesar Rp 1,8 juta mendapat potongan Rp 300 ribu.

“Beberapa waktu lalu, koordinator AMST Tamansari mendapat informasi pemotongan tersebut. Pemotongan Rp 300 ribu dari setiap penerima itu, dengan alasan biaya administrasi, RT/RW dan membagi kepada warga yagn tidak dapat bantuan,” ujar pembina AMST, Lutfi Abdul Aziz saat menghubungi Radar, Selasa (21/7).

Pihaknya akan mengawal kasus pemotongan tersebut, mengingat bansos merupakan amanat dari negara untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu berdasarkan data yang sudah ada.

Sehingga, kata dia, apabila ada teknis yang dilakukan panitia pendistribusian bansos diluar aturan yang berlaku, jelas merupakan pelanggaran.

“Dan bisa berpotensi besar apabila dikali sekian penerima dari Rp 300 per KRTS. Pertanggungjawabannya seperti apa ketika sudah diatur, tapi ada teknis-teknis yang diluar dari aturan. Kita akan kawal ke APH supaya ini tidak terulang,” katanya menegaskan.

Menurutnya, bantuan dari pemerintah baik berupa barang seperti sembako, apalagi uang sekali pun tidak bisa diganggu gugat apalagi dipotong.

Baca juga : Rem Blong, Pikap Terjun ke Kolam Ikan di Rajapolah Tasik

Kalau pun ada warga yang tidak mendapatkan bantuan, seharusnya disampaikan ke eksekutif mau pun legislatif, bukan memotong hak orang lain dengan dalih azas keadilan.

“Apalagi di masa pandemi Covid-19 dan DBD, ini jelas masyarakat sedang butuh-butuhnya bantuan untuk keperluan primer dan kebutuhan pengobatan medis. Kalau bantuan dipotong ya jelas tidak akan cukup apalagi asumsinya untuk tiga bulan,” kata alumnus STAI Tasikmalaya itu. (rga/igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.