Pemkot Diminta Intervensi

Dunia Usaha Lesu Sejak Tahun Lalu, Pelaku Usaha Pesimis Hadapi Ramadan

496
0
BATASI PRODUKSI. Perajin sandal tarumpah menurunkan jumlah produksi di triwulan pertama Tahun 2018 ini. Lantaran sepinya order dan tidak ingin terjadi penumpukan stok barang dalam jumlah banyak.
Loading...

TASIK – Melesunya dunia usaha dibandingkan dengan triwulan pertama di Tahun 2017, benar-benar dirasakan para pengusaha. Terutama bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Menjelang bulan ramadan yang biasanya dibanjiri order, tahun ini justru tidak bisa dijadikan andalan.

Seperti yang diungkapkan pelaku usaha Sandal Tarumpah khas Tasikmalaya, H Anda (65) warga Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Awal Tahun 2018 terjadi penurunan order dibandingkan tahun sebelumnya. “Dari pertengahan tahun lalu sampai awal tahun ini memang terasa melemah. Kita sebagai pelaku industri UMKM ya merasa waswas,” jelasnya kepada Radar, Kamis (26/4).

Pihaknya saat ini mulai membatasi produksi sandal khas daerah itu. Biasanya dalam satu minggu memproduksi sampai 25 kodi dikerjakan oleh empat orang, kini hanya beberapa kodi saja. Khawatir terjadi penumpukan stok barang dalam kurun waktu yang cukup lama. “Di toko pun mau terjual 10 pasang per bulan saja rasanya berat. Jelang bulan ramadan juga nampaknya belum ada harapan pasti, sebab dulu itu bisa produksi meningkat sampai 40 kodi per minggu, sekarang malah sepi pesanan,” keluh dia.

Momen-momen tertentu seperti bulan rajab ataupun rabiul awal, rasanya tidak lagi menjadi waktu panen baginya. Pesimisme itu muncul lantaran melihat kondisi ekonomi dan daya beli warga yang cenderung melemah. “Kami drastis turunkan produksi sampai 70 persen. Khawatir tidak terjual, bulan-bulan tertentu juga tidak ada bayangan. Paling menyetok ke sentral industri di Rajapolah, kalau menunggu pesanan luar daerah rasanya pesimis,” ungkapnya.

Hj Yani, Pemilik Toko Sandal Tarumpah Bido menuturkan hal serupa. Dia berharap pemerintah melakukan intervensi menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Sebab, pelaku usaha daerah nyatanya akan terus tergerus kemajuan pasar global terutama produk dari luar negeri yang ditaksir lebih murah dan masal datang ke Indonesia. “Terus terang jangankan mau naikkan harga untuk menyesuaikan bahan baku yang terus naik, menjual dengan harga biasa saja berat,” tambahnya.

Loading...

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Tasikmalaya Abdullah Ahyani menyarankan Pemkot menyiapkan regulasi yang dapat mengatur stabilitas laju ekonomi. Sebab, perlu kehadiran pemerintah dalam menjawab keluhan dunia usaha terutama dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat. “Sudah sejauhmana upaya Pemkot dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau seperti ini, kondisi ekonomi akan terus bertumpu kepada kebijakan pemerintah dan otomatis menunggu regulasi yang ada,” bebernya.

Dia menganalisa hal yang dibutuhkan para pelaku usaha yakni akses pasar dan jalur distribusi yang kurang begitu terbuka. Untuk itu, tugas Pemkot bagaimana membuka akses tersebut sehingga dapat menembus pasar regional maupun internasional. “Kalau cuma andalkan market domestik, paceklik ya pasti akan dialami. Tetapi apabila akses pasar terbuka luas, sesulit apapun apabila market terjamin, pelaku usaha akan tetap berjalan,” sarannya.

Pria yang juga Wakil Ketua I DPD KNPI Kota Tasikmalaya ini menceritakan dari visi misi Kota Tasikmalaya yang berkeinginan menjadi Pusat Industri atau Perdagangan Termaju di Priangan Timur, rasanya belum terlihat upaya serius dari pemerintah dalam mewujudkannya. Minimal ditandai dengan pondasi-pondasi ekonomi atau kebijakan yang mengarah terhadap penguatan ekonomi masyarakat. “Ketika ingin jadi pusat perdagangan tentu pondasi ekonomi itu mulai dirancang. Nampaknya kita lihat belum ada kebijakan yang mengarah ke sana secara serius dan substansinya jelas,” beber dia.

Ia menambahkan Pemkot pun perlu memproteksi terkait transaksi online. Sebab tidak menutup kemungkinan kehadiran jual beli secara online bisa berdampak terhadap lesunya perekonomian dunia usaha, lantaran adanya beberapa pihak yang tidak dilibatkan apabila transaksi melalui online atau berbasis aplikasi. “Kemudian pemkot harus responsif dengan kemajuan teknologi hari ini. Perlu dimonitor sejauh mana transaksi masyarakat melalui online, sehingga terdeteksi segmen apa saja yang bergeliat dan yang melesu,” tandasnya.

Harus Bisa Diakali

Menyikapi lesunya dunia usaha di Kota Tasikmalaya. Pemerintah diminta segera turun tangan mengatasi masalah tersebut sebagaimana data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya yang membidangi masalah ekonomi,  Ichwan Shafa mengatakan baik buruknya dunia usaha di daerah memang dipengaruhi berbagai faktor. Akan tetapi hal itu bukan alasan untuk pemerintah daerah membiarkan kondisi tersebut. ”Mau faktor alam atau apapun, tetap harus bisa diakali,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (26/4).

Diakuinya, usaha bidang perikanan sempat mengalami drop karena faktor cuaca beberapa waktu lalu. Pihaknya mendorong dinas terkait supaya melakukan pembinaan kepada para peternak ikan. “Akhirnya bisa diakali, misal membuat kolam yang semakin dalam,” tuturnya.

Selain faktor cuaca, lesunya dunia usaha juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat. Hal inilah yang perlu dipikirkan oleh pemerintah supaya regulasi yang ditetapkan tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha. “Jangan sampai ada aturan yang ternyata berpengaruh buruk terhadap dunia usaha,” pungkasnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.