E Fitrah : Biaya Air Bersih Tetap Harus Dibayar

28
0
RAMAH. Direktur PDAM Tirta Anom Kota Banjar E Fitrah Nurkamilah ST ditemui di ruangannya kemarin.
RAMAH. Direktur PDAM Tirta Anom Kota Banjar E Fitrah Nurkamilah ST ditemui di ruangannya kemarin.

BANJAR – Direktur PDAM Tirta Anom Kota Banjar E Fitrah Nurkamilah menegaskan beban biaya pasokan air bersih untuk masyarakat tetap harus dibayar.

Total tahun ini, beban biaya BPBD atas pengambilan air bersih dari PDAM sekitar Rp 20 juta. Kata dia, harga air bersih itu sudah mendapat potongan atau sudah termasuk harga program sosial.

“Jadi saya klarifikasi ya, beban itu tetap harus dibayar. Tidak dihapuskan. Wali kota juga sudah menyarankan kepada kami (PDAM) untuk membantu. Nah bantuan yang kami lakukan adalah menerapkan harga air bantuan itu sudah termasuk program sosial,” kata E Fitrah Jumat (27/12).

Pihaknya tidak memasukan beban biaya BPBD terhadap program CSR. Sebab, kata dia, jika masuk program CSR, PDAM harus memiliki profit terlebih dahulu atau kondisinya harus sudah memiliki keuntungan.

“Bukan CSR ya, tapi program sosial. Kalau CSR kan kami harus memiliki profit terlebih dahulu,” kata dia.

Dia mengatakan beban BPBD atas air bersih yang dikirim untuk bantuan ke masyarakat tahun 2018 kurang lebih Rp 4 juta. Ditambah beban tahun ini menjadi sekitar Rp 24 juta.

“Katanya itu akan dibayar, akan dianggarkan. Jadi tidak dihapus ya. Ini mungkin terjadi miss komunikasi. Sebetulnya air bersih itu masih menjadi bebannya BPBD yang harus diselesaikan ke PDAM. Tapi tergantung owner (wali kota) juga, kalau wali kota memerintahkan untuk digratiskan ya kami gratiskan. Namun kami tetap harus memiliki laporan tercatat untuk pertanggungjawaban,” kata dia.

Kepala Bidang Anggaran BPPKAD Kota Banjar Asep Mulyana mengatakan piutang BPBD ke PDAM Tirta Anom Kota Banjar bisa dicover dari belanja tidak terduga (BTT). Asal, ada dasar surat keputusan (SK) wali kota. Piutang BPBD selama dua tahun itu muncul dari pengambilan air bersih dari PDAM Tirta Anom untuk bantuan ke masyarakat yang terdampak bencana kekeringan.

“Piutang itu bisa dibayarkan dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) dengan dasar SK Wali Kota, kemudian harus ada skala bencana sebagai dasar SK tersebut. Intinya kebijakan ada di wali kota sebagai kepala daerah dan juga owner PDAM,” kata Asep. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.