e-Warong di Kota Tasik Dicurigai Ada Monopoli Suplai Komoditas

412
0
Rahmat Jetli Ketua Rampas

CIHIDEUNG – Relawan Masyarakat Peduli Tasikmalaya (Rampas) mencurigai adanya dugaan monopoli dalam menyuplai sejumlah komoditas pangan di seluruh e-Warong Kota Tasikmalaya.

Pengadaan barang yang merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut, diduga mendapat intervensi dari instansi terkait.
“Bisa dibayangkan keuntungan dari 72 e-Warong yang ada di Kota Tasikmalaya.

Baca juga : Masker di Kota Tasik Habis, (VIDEO) Dahlan Iskan: Jangan Panik & Ga Usah Borong Masker

Seharusnya itu dipasok pengusaha mikro di sekitaran e-Warong tersebut beroperasi atau dari Rumah Pangan  Kita (RPK) mitra Bulog,” ujar Ketua Rampas Rahmat Jetli kepada Radar, saat dijumpai di Jalan Veteran, Selasa (3/3).

Dia menjelaskan spirit dibentuknya e-Warong selain memudahkan pendistribusian bagi penerima BPNT, juga memberdayakan agen atau toko yang sudah berjalan di sekitar e-Warong berada. Sesuai amanat yang tertuang pada Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran BPNT.

Sementara saat ini, kata Jetli, praktik di lapangan pihak terkait seolah mencari supplier sendiri dan menggandeng agen besar dalam memenuhi kebutuhan daging, telur maupun beras.

“Seharusnya supplier segala macam ditentukan e-Warong sendiri, dalam memenuhi pendistribusian bagi penerima program,” kata dia.

“Sebetulnya tidak ada urusan dengan dinas, kewenangan penunjukan supplier itu di masing-masing e-Warong sendiri, bahkan pendamping atau koordinator PKH (Program Keluarga Harapan) pun tak boleh intervensi,” sambung aktivis muda Tasikmalaya itu.

Jetli menceritakan pihaknya pun sempat menerima informasi dari salah satu supplier ketika mengajukan supaya bisa menyuplai kebutuhan di e-Warong terdekat, seolah di-pingpongkan oleh instansi terkait. Dengan diarahkan untuk menghubungi Bulog Subdivre Ciamis.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemkot dalam hal ini Wali Kota Tasikmalaya mengevaluasi adanya indikasi monopoli tersebut. “Menurut Bulog, pengaturan supplier itu diatur oleh dinas. Ini ada apa? kok dinas urusi hal teknis yang notabene bukan kewenangannya,” keluh dia.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya H Agus Jamaludin mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Menurutnya, mekanisme pengadaan barang di e-Warong memang spiritnya untuk memberdayakan pelaku kegiatan usaha di wilayah setempat.

“Saya kurang tahu kaitan itu,” singkatnya seraya enggan menjelaskan lebih rinci.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya H Nana Rosadi saat dihubungi sampai pukul 19.50 belum memberikan jawaban. Radar pun mencoba menghubungi melalui pesan WhatsApps, ia mengaku sedang berada di luar kota. “Sedang di Jakarta A,” ucapnya. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.