e-Warong Kota Tasik Bebas Pilih Supplier

906
0

CIHIDEUNG – Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Tasikmalaya Rizal Maula menyebut tidak ada aturan secara eksplisit mengharuskan pengadaan komoditas sembako pada e-Warong harus dari pengusaha lokal. Sebab, dalam memenuhi kebutuhan distribusi bantuan bagi keluarga pra sejahtera.

“Kaitan pengadaan bahan sembako, murni e-Warong mencari yang murah di bawah harga pasar. Kemudian kualitas harus bagus. Tidak mengarahkan harus ke mana, yang penting sebisa mungkin terpenuhi,” ujarnya saat dihubungi Radar, Rabu (4/3).

Baca juga : Kadinkes Pastikan Kota Tasik Bebas Corona, Warga Ciamis yang Pulang dari Timur Tengah Negatif

Dia membenarkan pernyataan Ketua Relawan Masyarakat Tasikmalaya (Rampas) Rahmat Jetli bahwa Dinas Sosial (Dinsos) mau pun pendamping PKH bukan ranahnya menentukan supplier mana yang harus memasok komoditas ke setiap e-Warong.

Penyelia dan anggota e-Warong PKH sendiri yang menentukan pemenuhan sembako untuk didistribusikan terhadap penerima program.

“Jadi silakan saja cari mau dari mana pun pasokannya, ini istilahnya free market. Ketika pada satu e-Warong di sekitarnya tidak ada penyedia, silakan cari ke tempat lain supaya terpenuhi,” katanya memaparkan.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah II Jawa Barat Zamzam Timur Alfian mengatakan mekanisme penyediaan komoditi program sembako diserahkan sepenuhnya ke e-Warong. Pihaknya sebatas mengawasi dan memastikan kualitas dan kuantitas komoditas yang disalurkan sebagai bantuan bagi penerima, sesuai.

“Pendamping PKH dalam hal ini hanya memastikan komoditi yang disalurkan sesuai antara kuantitas dan kualitas, untuk komoditi program sembako sendiri diserahkan sepenuhnya kepada e-Warong yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, program sembako bukan tugas fungsi utama dari para pendamping, namun merupakan komplementer saja. Pelaksanaan program sembako sendiri, kata dia, sebetulnya sudah diatur secara teknis dalam Pedoman Umum (Pedum) yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Pada Pedum dijelaskan bahwa e-Warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan,” tutur Zamzam.

Pada Pedoman Umum Program Sembako 2020, dijelaskan bahwa e-Warong meliputi usaha mikro, kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Kemudian, bahan pangan dalam program sembako, yakni sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal seperti sagu dan jangun pipilan), sumber protein hewani (telur, ayam/ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan) dan sumber vitamin dan mineral (sayur mayur, buah-buahan).

Relawan Masyarakat Peduli Tasikmalaya (Rampas), sebelumnya, mencurigai adanya dugaan monopoli dalam menyuplai sejumlah komoditas pangan di seluruh e-Warong Kota Tasikmalaya.

Pengadaan barang yang merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut, diduga mendapat intervensi dari instansi terkait.
“Bisa dibayangkan keuntungan dari 72 e-Warong yang ada di Kota Tasikmalaya.

Seharusnya itu dipasok pengusaha mikro di sekitaran e-Warong tersebut beroperasi atau dari Rumah Pangan Kita (RPK) mitra Bulog,” ujar Ketua Rampas Rahmat Jetli kepada Radar, saat dijumpai di Jalan Veteran, Selasa (3/3).

Dia menjelaskan spirit dibentuknya e-Warong selain memudahkan pendistribusian bagi penerima BPNT, juga memberdayakan agen atau toko yang sudah berjalan di sekitar e-Warong berada. Sesuai amanat yang tertuang pada Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran BPNT.

Sementara saat ini, kata Jetli, praktik di lapangan pihak terkait seolah mencari supplier sendiri dan menggandeng agen besar dalam memenuhi kebutuhan daging, telur maupun beras. “Seharusnya supplier segala macam ditentukan e-Warong sendiri, dalam memenuhi pendistribusian bagi penerima program,” kata dia.

“Sebetulnya tidak ada urusan dengan dinas, kewenangan penunjukan supplier itu di masing-masing e-Warong sendiri, bahkan pendamping atau koordinator PKH (Program Keluarga Harapan) pun tak boleh intervensi,” sambung aktivis muda Tasikmalaya itu.

Jetli menceritakan pihaknya pun sempat menerima informasi dari salah satu supplier ketika mengajukan supaya bisa menyuplai kebutuhan di e-Warong terdekat, seolah di-pingpongkan oleh instansi terkait. Dengan diarahkan untuk menghubungi Bulog Subdivre Ciamis.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemkot dalam hal ini Wali Kota Tasikmalaya mengevaluasi adanya indikasi monopoli tersebut. “Menurut Bulog, pengaturan supplier itu diatur oleh dinas. Ini ada apa? kok dinas urusi hal teknis yang notabene bukan kewenangannya,” keluh dia.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya H Agus Jamaludin mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Menurutnya, mekanisme pengadaan barang di e-Warong memang spiritnya untuk memberdayakan pelaku kegiatan usaha di wilayah setempat.
“Saya kurang tahu kaitan itu,” singkatnya. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.