Egaliter : ”Kami Minta Perwalkot Tasik Kenaikan Tarif Parkir Dicabut”

104
0
DISKUSI. Egaliter Tasikmalaya dan Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya membahas Perwalkot tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Ruang Rapat Komisi Senin (6/1). Firgiawan / Radar Tasikmalaya
DISKUSI. Egaliter Tasikmalaya dan Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya membahas Perwalkot tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Ruang Rapat Komisi Senin (6/1). Firgiawan / Radar Tasikmalaya

INDIHIANG – Egaliter Tasikmalaya meminta Pemkot membatalkan Perwalkot Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Sebab, regulasi itu diterbitkan tanpa riset komprehensif sehingga menuai reaksi masyarakat.

Penasihat Egaliter, Eki S Baehaqi MH mengatakan, kebijakan harusnya berangkat dari kajian, penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Supaya saat aturan tersebut hadir, menjawab fenomena atau persoalan sosial di masyarakat.

“Kami meminta Perwalkot ini dicabut atau dibatalkan melalui mekanisme executive review atau legislative review,” kata Eki menegaskan, usai menghadiri audiensi dengan Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (6/1).

Kemudian, Pemkot disarankan membuat formulasi kebijakan yang komprehensif yang dapat menjawab semua persoalan berkaitan parkir di Kota Tasikmalaya.

Termasuk kerugian pendapatan akibat kebocoran, mismanajerial atau bentuk perbuatan melawan hukum lainnya.

“Sekarang, setelah 6 hari Perwalkot itu digulirkan Pemkot merevisi dengan singk­at atas desakan masyarakat. Mem­buktikan Perwalkot itu asal-asalan dibentuk tanpa kajian komprehensif,” sebut mantan aktivis PMII itu.

“Saya yakin dengan sangat, perubahan Perwalkot yang singkat ini tidak akan efektif. Tanpa landasan jelas dengan kajian secara menyeluruh dari berbagai aspek,” sambung dia.

Secara prosedur normatif, kata Eki, landasan dibentuknya Perwalkot tersebut tidak relevan dengan tujuannya.

Substansi pengaturan yang tertuang pada Perwalkot tentang Perubahan Tarif Parkir, tidak koheren, berkorelasi dengan solusi dalam menjawab persoalan parkir.

“Harus dikaji dengan matang komprehensif dari semua aspek, manajerial, tata kelola, pengawasan, mekanisme sampai besaran. Harus diatur oleh Perda. Di Perwalkot saya tidak melihat itu,” katanya merinci.

“Harusnya seperti Perda lain, seperti Perda 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Semua instrumen aturan di dalamnya, dibahas dan didiskusikan oleh Pemkot dan DPRD, tidak sepihak saja,” sambung Eki.

Ketua Egaliter Tasikmalaya Fauzi Ahmad Ramdhani menyebut langkah Pemkot dengan argumentasi mengatur lalu lintas dan menekan kemacetan, tidak relevan, apabila treatment yang dilakukan dengan menaikkan tarif.

“Tidak relevan bagi kami, bicara tata kelola harusnya ada kajian bagaimana kita mendesain lumbung parkir yang ideal. Bagaimana besaran ruas jalan, daya tampung, tata kelola arus lalin, melalui pembentukan rekayasa yang serius dengan perencanaan matang,” katanya.

Semestinya ada perencanaan yang matang dalam menentukan tritmen melalui kebijakan, apabila tujuannya mengubah pola atau kebiasaan masyarakat.

Baiknya, kata dia, Pemkot membuka ruang partisipasi bagi masyarakat mau pun pihak yang mumpuni, supaya produk kebijakan tidak menuai kontroversi dan tepat sasaran.

“6 hari sudah dievaluasi karena ada reaksi publik. Ini jelas, menggulirkan aturan dengan tergesa-gesa dan tanpa perencanaan matang. Sisi prosedur saja sudah cacat karena tidak ada ruang diskusi dengan DPRD selaku representasi masyarakat,” ujarnya memaparkan.

Sekretaris Egaliter Tasikmalaya Ajat Sudrajat melakukan survei di lapangan mau pun di dunia maya dalam menyikapi kebijakan kenaikan tarif parkir. Dari delapan keyword yang digunakan untuk mencari posting berkaitan tarif parkir baru, pihaknya menemukan 765 komentar yang didominasi keluhan publik.

“Pertama ada komentar bahwa kebijakan itu lahir tanpa ada pelibatan masyarakat, diperparah dengan statement-statement para pejabat di berbagai media dengan kalimat ‘Bagi yang keberatan lebih baik naik angkutan umum saja’. Itu yang menjadi pergunjingan saat ini,” kata dia memaparkan.

Termasuk beberapa diantaranya, lanjut Ajat, tata kelola yang belum profesional, fasilitas seadanya saat ini ramai diperbincangkan khalayak netizen dan lain sebagainya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Tjahja Wandawa mengaku sepakat dan tidak menyetujui tarif parkir dinaikkan. Termasuk argumentasi Pemkot dengan menaikkan tarif parkir untuk menekan kemacetan dan lalu lintas lebih tertib, terbilang ambigu.

“Satu sisi naikkan PAD, sisi lain pengendalian kendaraan supaya beralih ke kendaraan umum dan kurangi kemacetan. Argumennya bias,” kata dia.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada menilai secara etika hukum, kurang pas Pemkot menetapkan tarif parkir baru hanya melalui Peraturan Wali Kota (Perwalkot). Idealnya kebijakan yang berimbas secara langsung bagi publik, dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Sangat wajar ada reaksi masyarakat, karena Perwalkot Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Parkir langsung menuai reaksi publik. Sebab, eloknya diatur oleh Perda sehingga dapat dikaji bersama dalam menentukan besarannya,” ujar Dodo kepada Radar, Minggu (5/1).

Seharusnya, kata Dodo, ketika Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retri­busi Jasa Umum diubah menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2018, Pemkot me­lam­pirkan penentuan besaran retri­busi tarif di dalamnya.

Seperti per­ubahan tarif uji kendaraan yang diubah, seiring Perda retribusi ter­sebut disesuaikan. Meski pada akhir­nya, kata Dodo, diamanatkan kembali melalui Perwalkot dalam pengaturan teknis kebijakan tersebut. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.