Ekonomi di Tahun Politik

230
0
ilustrasi

POLITIK sebenarnya terus jadi panglima. Terlebih sejak Pilpres 2014. Ditambah dengan faktor pilkada DKI, ruang publik kita bising oleh cekcok politik. Bahkan sampai ke ranah hukum. Model apa penegakan hukumnya? Ya kental dengan nuansa politis juga. Laporan siapa yang diproses cepat dan lambat, bahkan tidak diproses? Juga terkesan kental keberpihakan politisnya. Kebebasan berekspresi bisa jadi pidana atau tidak bergantung siapa yang dikritik.
Ketika 2018 disebut sebagai ”tahun politik”, itu hanya tambahan dosis. Ada pilkada serentak. Tahun ini juga ada, tapi 2018 diwarnai ancang-ancang pileg dan pilpres. Mau tak mau, akan ada penggiringan untuk makin gayeng menggunjing politik berangan-angan kekuasaan.
Yang tak bisa dalam angan-angan adalah kehidupan ekonomi. Belum ada optimisme terkait dengan kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5 persen lebih sedikit. Sampai tahun ketiga rezim ini, untuk ekonomi ”meroket” yang dijanjikan, belum terlihat tandanya. Padahal, untuk mengimbangi angkatan kerja, misalnya, ekonomi kita perlu tumbuh setidaknya 6,5–7 persen.
Mungkin nanti ada obat populis padat karya tunai dari Presiden Joko Widodo. Itu menambah program serupa seperti kartu Indonesia pintar (KIP). Intinya, menyalurkan dana tunai langsung kepada rakyat termiskin. Bagus juga. Sebab, toh berbagai paket kebijakan ekonomi belum ngefek. Padahal, sudah keluar 16 jilid.
Tahun depan dunia usaha juga grogi melihat target pajak yang sebesar Rp 1.618 triliun. Padahal, target Rp 1.283,6 triliun pada 2017 saja terengah-engah, baru mencapai 78 persen pada November. Terasa sekali pemerintah akan melanjutkan berburu di kebun binatang. Juga melanjutkan mengetuk pintu rentenir internasional.
Meski begitu, kita –entah bagaimana caranya– kudu tetap optimistis. Optimistis yang tidak politis. (*)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.